MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2023, seluruh satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu perlu memperkuat kinerja serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas internal. Pasalnya realisasi kinerja perangkat daerah hingga triwulan ketiga masih mencapai 56,6 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Organisasi, Sopa Ike Paci dalam pembahasan Forum Strategic Meeting Tahap III beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut diikuti Pj. Wali Kota Batu, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
“Realisasi kinerja perangkat daerah hingga triwulan ketiga masih mencapai 56,6 persen. Hal ini harus jadi evaluasi bersama karena waktu efektif perangkat daerah hanya tinggal satu bulan. Sehingga penyerapan anggaran harus ditingkatkan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2024,” ujar Sopa.
Melihat siswa waktu penyerapan anggaran cukup singkat, Ia menyampaikan bahwa kunci keberhasilan untuk memaksimalkan serapan anggaran adalah komitmen dan dukungan seluruh perangkat daerah. Selain perlunya identifikasi program kerja yang harus segera dilaksanakan. “Sedangkan untuk realisasi belanja OPD per 10 November 2023 menunjukkan masih ada 10 SKPD yang realisasinya masih di bawah 57 persen,” bebernya.
Pihaknya mencatat urutan pertama OPD serapan rendah meliputi Dinas Tenaga Kerja dari anggaran Rp 11.822.649.091 terealisasi Rp 3.648.581.428 atau 30,86 persen. Kemudian Kesbangpol daei anggaran Rp 43.800.251.608 terealisasi Rp 14.460.194.593 atau 33,01 persen. Ketiga DPKP (Perkim) dengan anggaran Rp 58.519.380.835 terealisasi Rp 23.372.940.152 atau 39,94 persen. Kemudian disusul DLH, DPUPR, Disparta, Diskoprindag, Dinsos, Dishub dan Dispertan KP.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, dalam sambutannya menekankan pentingnya perhatian bersama dalam pengelolaan perangkat daerah. Evaluasi terkait program dan kinerja menjadi aspek krusial yang perlu dikoreksi secara internal, baik itu terkait kepemimpinan, manajemen administrasi, maupun komunikasi.
“ASN di Pemkot Batu ini hebat-hebat, tetapi manajemen kepemimpinan ASN dan OPD masih kurang. Perlu ada perbaikan dalam manajemen operasional evaluasi di setiap OPD, khususnya terkait belanja modal yang masih jauh dari target yang ditetapkan,” kata Aries.
Aries juga menyoroti 10 OPD terbawah yang dinilai perlu mendapatkan kontrak khusus guna mencapai target realisasi anggaran yang ditetapkan. Selain itu, dukungan OPD menjadi elemen kunci bagi keberhasilan Wali Kota dalam menjalankan tugasnya. “Pejabat perencana harus benar-benar mencermati, tidak boleh merencanakan program di luar rencana (program) yang sudah disepakati. Ada program-program prioritas, kita fokus di situ,” imbuh Aries.
Aries menambahkan, angka kemiskinan telah mengalami penurunan drastis, dan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Semua langkah strategis diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan Kota Batu, dan mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Batu yang lebih baik. (eri/udi)
