MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Kepastian adanya dukungan finansial dari Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 32 miliar, membuat proyek pembangunan drainase di Jalan Soekarno Hatta bisa segera dilaksanakan. Namun demikian, dengan adanya proyek tersebut, terpetakan ada ratusan pohon yang terdampak dan harus ditebang.
Berdasarkan survey pemetaan sementara, total ada sebanyak 147 pohon yang bakal ditebang. Kepala Bidang RTH Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Laode KB Al-Fitra menyampaikan, pihaknya dalam hal ini akan melakukan pendampingan.
“Penebangan pohon ini ranahnya Pemerintah Provinsi Jatim dan kami di DLH ikut mendampingi. Yang ditebang, itu pohon yang berada di sisi barat, termasuk yang ada di depan Polinema,” ungkap Laode, Senin (10/3) kemarin.
Berdasarkan survey pemetaan sementara, ratusan pohon itu ada berbagai jenis mulai dari Pohon Trembesi, Pohon Sono Palem, hingga Pohon Karet Merah. Ratusan pohon itu tersebar memanjang dari sisi utara (monumen pesawat) hingga sisi selatan atau Jembatan Suhat.
Untuk pelaksanaan penebangannya masih menantikan informasi dari Pemprov Jawa Timur. Kemudian untuk durasi masa penebangannya, Laode memperkirakan bakal butuh waktu sedikitinya satu bulan.
“Kalau sampai ratusan pohon ya setidaknya satu bulan. Kami menunggu dulu. Setelah drainase selesai, nanti akan dilakukan peremajaan pohon,” tambahnya.
Seperti diketahui, untuk proyek drainase Jalan Soekarno Hatta ini, Pemprov Jatim menggelontorkan dana sebesar Rp 32 miliar. Proyek pengentasan banjir ini juga salah satu proyek strategis karena diyakini bakal mengurangi banjir di sejumlah titik di Kota Malang. Untuk pengerjaan proyeknya sendiri, diperkirakan segera digarap setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Julhardjanto menyampaikan pihaknya telah mengalokasikan dana pendampingan dari APBD Kota Malang sebesar Rp 1,4 miliar untuk membangun sudetan sepanjang 800 meter dari Jalan Candi Panggung hingga Jalan Soekarno Hatta. Untuk kelancaran proyek drainase Suhat ini, Dandung segera mensosialisasikannya kepada masyarakat.
“Tidak bisa dipungkiri, pengerjaan akan sedikit menggangu aktivitas masyarakat. Meskipun dananya itu dari provinsi Jawa Timur, kami yang bertugas melakukan sosialiasi dan koordinasi agar tidak ada kemacetan,” pungkasnya. (ian/aim)
-Advertisement-.
