MALANG POSCO MEDIA – 2025 masih jadi tahun infrastruktur di Malang Raya. Spesifiknya drainase, jalan dan jembatan. Bahkan di Kota Malang, pembangunan infratstruktur dengan anggaran cukup besar tahun ini didominasi pekerjaan drainase. Hal ini semakin gencar diwujudkan usai beberapa kejadian banjir yang terjadi di penghujung akhir tahun 2024 lalu.
Kurang lebih Rp 140 miliar anggaran yang dibutuhkan tahun ini untuk mewujudkan pembangunan drainase yang mumpuni. Terpusat di tiga titik lokasi. Satu lokasi yakni di Jalan Soekarno-Hatta membutuhkan anggaran Rp 30 miliar.
Di dua titik lokasi lainnya yakni Jalan Bondowoso dibutuhkan anggaran Rp 60 miliar. Dan lokasi ketiga di Jalan JA Suprapto membutuhkan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Diketahui Pemkot Malang sudah mendapat kucuran dana penuh untuk pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta dari Pemprov Jatim.
Akan tetapi di dua lokasi lainnya belum mendapat titik terang. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Muttaqin menyebut rencana pembangunan drainase di tiga titik ini menjadi blue print yang mesti dibahas rinci sumber anggarannya dan didorong dapat diwujudkan tahun ini juga.
“Informasi terakhir di Soehat akan menggunakan anggaran provinsi (Pemprov Jatim). Tapi yang dua lokasi ini masih belum ada Detail Engineering Design (DED). Dari DED baru bisa ditentukan berapa biaya anggaran tepatnya,” tegas Anas.
Untuk itulah ketiga lokasi rencana pembangunan drainase ini akan diawasi tahapannya. Didorong untuk segera selesaikan DED. Ini penting, lanjut Anas, karena kebutuhan anggaran pada akhirnya akan menyesuaikan keuangan daerah.
Ini juga menentukan apakah pembangunan drainase di Jalan Bondowoso dan Jalan JA Suprato bisa dihandle APBD sendiri atau meminta bantuan ke pemerintah pusat atau provinsi.
“DED kami dorong segera diselesaikan secepatnya. Segera bisa dihitung kebutuhan anggarannya. Jika memungkinkan bisa dimasukan ke PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2025. Kalau tidak akan segera bisa diajukan ke pusat atau provinsi,” jelas politisi PKB ini.
Sementara itu menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Ir Dandung Julhardjanto, pihaknya akan segera mengerjakan dan menyelsaikan DED dari pembangunan drainase Jalan Bondowoso dan Jalan JA Suprapto.
Ditargetkan secepatnya akan selesai. Atau dalam bulan Januari ini DED bisa terselesaikan. Dandung mengatakan ini juga menjadi perhatian khusus PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan.
“Kami usahakan bulan ini juga selesai. Tapi perkiraannya kebutuhan anggarannya ya itu Rp 60 miliar di Jalan Bondowoso dan JA Suprato sekitar Rp 50 miliar. Tapi tetap DED yang akan menentukan secara detailnya,” ungkap Dandung.
Untuk pembangunan drainase di sepanjang Jalan Soerkarno-Hatta, anggaran Rp 30 miliar akan dikucurkan dari Pemprov Jatim. Pemkot Malang hanya menyiapkan anggaran pendamping sebesar Rp 1,6 miliar.
Tidak hanya pembangunan drainase, pembangunan atau revitalisasi Pasar Besar Malang (PBM) juga butuh anggaran cukup besar. Kurang lebih Rp 300 miliar. Hingga saat ini diakui belum ada titik terang berapa nilai anggaran yang akan dikucurkan pemerintah pusat (Pemkot Malang mengajukan dibiayai pemerintah pusat), Pemkot Malang sebelumnya sudah menyiapkan anggaran pendamping di APBD 2025, sebesar Rp 10 miliar. Semuanya juga ditarget terealisasi di 2025 ini.
Kabupaten Malang juga masih fokus pada jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana. Ini menjadi prioritas Dinas PU Bina Marga untuk dibenahi tahun 2025.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma. Ditemui disela-sela kegiatan Sambang Desa di Kecamatan Turen, Oong, sapaan akrab Khairul Isnaidi Kusuma
mengatakan ada 15 jembatan dan dinding pembatas tanah rusak akibat bencana beberapa waktu lalu.
“Semuanya sudah kami inventarisir. Ada 15 jembatan yang rusak. Juga ada 15 dinding pembatas tanah yang rusak akibat bencana. Ini yang kami prioritaskan untuk dibenahi,’’ katanya.
Dia menyebutkan, bahwa dari 15 jembatan, beberapa kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak bisa dilewati. Sehingga pihaknya pun memprioritaskan perbaikannya.
Selain itu, Oong mengatakan prioritas lain, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang belum tuntas di tahun 2024. Di antarannya adalah membangun ruas Jalan Selorejo –Krisik. Kemudian ruas jalan Kepanjen-Pagak sampai Pantai Ngliyep.
“Terus Tirtoyudo ruas utama sampai Pujiharjo yang belum dicor, nanti akan kita tangani di tahun 2025. Intinya jalan yang belum tuntas kita tuntaskan tahun ini. Ada beberapa lagi jalan yang belum tersentuh nanti akan kita sentuh,’’ katanya.
Oong mengatakan untuk pembangunan fisik jalan dan jembatan anggaran yang disiapkan Dinas PU Binamarga Rp 312 miliar.
“Tahun ini kami juga mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan lima jembatan di Kabupaten Malang,’’ tambah Oong.
Terpisah Bupati Malang HM Sanusi mengatakan Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan anggaran Rp 600 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Dia berharap dengan anggaran itu, maka Kabupaten Malang akan lebih baik, dan semua infrastruktur di Kabupaten Malang tidak ada yang rusak.
“Kami juga mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk setiap kecamatan yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur,’’ kata Sanusi.
Dia mengatakan Rp 10 miliar itu bagian dari Rp 600 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
Sementara itu Pemkot Batu mengacu pada tujuh Rancangan Program Strategis Daerah (PSS) Pemkot Batu yang masuk dalam APBD Kota Batu 2025. Hal ini ditegaskan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai.
“Tahun 2025 kami sudah susun program bersama DPRD. Ada beberapa program yang telah kami akselerasi dengan beberapa SKPD. Salah satunya melanjutkan program angkutan pelajar gratis,” ujar Aries kepada Malang Posco Media Kamis (2/1) kemarin.
Kemudian untuk program lainnya adalah Rehabilitasi IPLT Tlekung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan (DPKP) senilai Rp 10,5 miliar. Selanjutnya pembangunan Pedestrian Jalan Trunojoyo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Rp 3.133.689.000.
“Selanjutnya pembangunan Pedestrian Jalan Sultan Agung Rp 4 miliar dan pembangunan pedestrian dan Jembatan SMPN 3 Rp 5 miliar. Serta pembangunan ruang kelas baru SDN Sidomulyo 03 oleh Dinas Pendidikan Rp 594.320.000,” bebernya.
Untuk pembangunan pedestrian depan SMPN 3 harus direalisasikan karena rawan kecelakaan dan lokasi mepet dengan jalan protokol. Secara umum untuk pembangunan pedestrian agar banyak wisatawan menikmati Kota Batu dengan jalan kaki dan mengurangi volume kendaraan.
“Sebagai Kota Apel, kami juga lakukan revitalisasi lahan apel di 2025. Jangan sampai terkenal kota apel tapi jadi bagian tidak terindahkan,” paparnya.
Begitu juga untuk bianglala, akan diganti baru pada 2025. Selama 2024 Pemkot Batu masih mencari formula yang tepat apakah menggandeng investor atau Pemkot batu yang beli. Hasil pembahasan DPRD setuju dengan menggunakan APBD sekitar Rp 7 miliar. (ica/ira/eri/van)
