spot_img
Saturday, October 19, 2024
spot_img

Setahun Gempa Malang, Bantuan Stimulan Tak Kunjung Turun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Warga Swadaya Bangun Rumah

MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Sekitar setahun berlalu, gempa bumi hebat mengguncang Kabupaten Malang terjadi pada 10 April 2021. Kondisi terkini di titik-titik terdampak gempa kini berangsur membaik. Kendati demikian, dalam setahun ini para korban masih belum menerima bantuan stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dijanjikan untuk dana rehabilitasi rumah mereka.

Para korban yang terdampak khususnya dengan kerusakan berat, baru mendapatkan dana tunggu hunian (DTH) saja sebesar 500 ribu setiap tiga bulan yang baru dituntaskan tahap duanya pada Desember 2021 lalu.

- Advertisement -

Bantuan itu senilai Rp 10 juta untuk rusak ringan, Rp 25 juta untuk rusak sedang dan Rp 50 juta untuk rusak berat. Janji bantuan itu disampaikan langsung presiden Joko Widodo yang sempat meninjau ke lokasi terdampak gempa di Desa Majang Tengah Kecamatan Dampit.

Pantauan Malang Posco Media di titik terdampak, tepatnya di Dusun Krajan Desa Majang Tengah Dampit, rumah-rumah warga yang sebelumnya rusak berat atau ambruk bersisa tanah kini sudah dibangun kembali. Meski tak seideal kondisi bangunan sebelum gempa, namun mereka sudah bisa menempati sebagai tempat tinggal.

Rata-rata, selain menggunakan dana swadaya, mereka juga dibantu sejumlah lembaga diluar pemerintahan seperti lembaga amal hingga relawan dan organisasi masyarakat. Namun, tak jarang pula warga terdampak harus membangun rumah mereka dengan dana pinjaman dengan harapan dapat tergantikan saat dana bantuan stimulan dari pemerintah diterima.

“Bangunan baru dapat bantuan, termasuk beberapa material. Alhamdulillah sudah bisa ditinggali,” ujar Misdi, salah seorang warga saat ditemui di Dusun Krajan, Rabu (6/4). Sebelum ada bangunan baru, dia tinggal di kediaman keluarganya yang lain.

“Bisa ditempati sekitar dua atau tiga bulan lalu,” ungkapnya tak ingat. Ditanya mengenai bantuan bangunan dari pemerintah, dia tak tahu menahu dan berpasarah pada anak-anaknya yang mengurus.

Korban lainnya, yakni Mujiati, 55 tahun, merasakan hal yang hampir serupa. Semua material bangunan rumahnya didapat dari lembaga amal. Namun dirinya dan keluarganya yang membangun sendiri.

“Rumah saya belum selesai, sekarang tinggal di bangunan sementara karena butuh uang banyak untuk bangun baru, dan belum selesai,” ucapnya. Dikatakan, ia terpaksa mencari pinjaman uang untuk membangun kembali. Totalnya sekitar Rp 100 juta untuk sebuah rumah yang ditinggali dengan empat anaknya.

Mujiati yang juga korban dengan kategori rumah rusak berat masih belum menerima bantuan stimulan dari pemerintah pusat. “Awalnya katanya akan keluar bulan Oktober, lalu diundur. Dapat informasi sebelum April, tetapi belum turun,” keluhnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan membenarkan belum turunnya stimulan. Setelah pada Januari lalu dibahas petunjuk teknisnya, bantuan itu kini memasuki proses verifikasi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

“Sekitar 1.020 rumah rusak berat posisinya sekarang posisinya ada di sekretaris utama BNPB dalam proses verifikasi APIP. Seminggu lalu kita kirimkan lagi proposal kedua untuk rusak ringan dan sedang,” jelas Sadono saat ditemui di kantornya, Kamis (7/4).

Ia menerangkan, ada proses verifikasi ulang lantaran melihat kondisi di mana warga sudah membangun secara swadaya. Kondisi itu juga menjadi bahan pertimbangan rencana awal yang diberikan dalam bentuk banguan berubah menjadi bantuan tunai. Ternyata mayoritas dari korban menghendaki tunai.

“Saat ini kami menunggu jawaban dari BNPB. Jika dibandingkan kota lain, jumlah di Kabupaten Malang lebih besar. Seperti di Blitar hanya seribuan dan kita ada 8.900 lebih terverifikasi,” ungkapnya. Jumlah yang besar menjadi kendala tersendiri yang memperlama verifikasi. Ditambah dengan banyaknya masalah ketidaksesuaian data administrasi kependudukan. Sementara tenaga verifikasi dari pihak terkait juga terbatas.

“Kita berusaha filter verifikasinya dari tingkat bawah di Desa sampai Cipta Karya dan kembali ke BPBD. Sehingga bisa dicegah beberapa masalah yang menghambat,” tukasnya sembari berharap segera dituntaskan. (tyo/ggs)

- Advertisement -
spot_img
spot_img

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img