MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Sebagai upaya penjaminan kualitas pemerintahan dan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kota Malang mengadakan workshop penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di ruang sidang Balai Kota Malang, Selasa (10/5). Langkah ini penting untuk meningkatkan level kualitas SPIP Kota Malang yang saat ini masih di level 2.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menjelaskan, level maturasi ini sudah tersistem dengan baik. Dengan naik level, maka nantinya pengendalian internal pemerintahan bisa lebih terintegrasi dan terkoneksi.
“Dalam UU 23 Tahun 2014 itu, pengawasan utama ada di inspektur, seperti pengawasan operasional dan seterusnya. Ketika level naik, tentunya kemandirian akan naik. Kalau nanti naik, mudah-mudahan tadi satu langkah menjadi bisa langsung (level) empat,” sebut Sutiaji kepada Malang Posco Media usai workshop.
Dalam workshop itu, selain Sutiaji, turut hadir secara langsung Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Alexander Rubi Satyoadi, Wakil Wali Kota Malang Ir. Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso dan seluruh organisasi perangkat daerah.
Menurut Alexander Rubi Satyoadi, capaian maturasi di Kota Malang dinilai sudah luar biasa. Beberapa indikator menunjukkan bahwa hasilnya di Kota Malang cukup bagus.
“Misalnya laporan keuangan, ini sudah WTP 10 kali. Indikator-indikatornya menunjukkan bagus begitu,” sebut Alexander.
“Kalau dari capaian indikator yang ada, itu dari IPM nya itu kan sudah di angka 70 lebih. Itu satu-satunya yang tercapai dari target yang ditetapkan. IPM ini berhasil,” sambungnya.
Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur selalu dilakukan dalam rangka memperkuat ekonomi kawasan. Di Kota Malang sendiri pun demikian yakni dengan mendukung adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari dan Taman Nasional Bromo Tengger (TNBTS) Bromo Semeru.
Dikatakan Alexander, di BPKP berperan mengawal pelaksanaan pemerintahan daerah dengan dua pilar yang akan kedepankan. Yakni bagaimana sistem pengendalian pemerintahnya berjalan baik. Lalu kemudian kapabilitas APIP didorong untuk mengawal kebijakan pusat.
“Diharapkan dengan dua pilar tadi, hal yang sudah dicapai itu ukuran capaiannya. Kalau berhasil, capaiannya itu,” sebutnya. (ian/aim)
