RT Lima RW Tiga
Sepuluh Nomor Rumahku
Jalannya Jalan Cinta
Naik saja bis kota Jurusan kota Intan
Kalau Kamu Tak Keliru
Pasti Bisa kan Bertemu
MALANG POSCO MEDIA – Judul lagu di atas adalah RT Lima RW Tiga yang dinyanyikan oleh panyanyi cantik Cici Paramida. Diciptakan Eddy Lestaluhu, lagu dangdut ini sangat populer di era 90 an dan melambungkan nama Cici Paramida di jagad musik tanah air.
Meski liriknya mengandung fiksi dan fantasi, namun gambaran alamat orang yang dicintainya jelas. Dan ketika didatangi dipastikan bertemu. Rumahnya ada, nyata dan tidak palsu. Ya seharusnya alamat apapun, memang harus jelas! Tak hanya alamat rumah, alamat kantor, apalagi alamat kantor partai politik, yang mendaftarkan Pemilu 2024 juga harus jelas.
Bisa dibayangkan, kalau partai politik yang ngebet ikut Pemilu, alamatnya ternyata tidak jelas dan palsu. Bagaimana partainya, bagaimana pula bakal calon pimpinan, mulai bupati, walikota, gubernur bahkan presiden pun bisa dicurigai palsu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Politik memang dicurigai bahkan cenderung kotor. Tapi politik tidak boleh palsu palsu. Tidak boleh korup, apalagi membohongi. Bila itu dilakukan, tidak hanya merusak dunia politik tapi juga akan merusak citra partai yang bersangkutan. Imbasnya pasti, masyarakat tak akan percaya dan KPU pasti akan menolak dan tidak meloloskannya sebagai peserta Pemilu 2024.
Tapi inilah fakta dunia politik. Seperti diberitakan detik.com, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyebut telah mengirim undangan ke 75 parpol yang tercatat di Kemenkumham. Tujuannya untuk mengikuti uji coba sistem informasi parpol. Namun hanya 30 yang menerima, 45 lainnya memiliki alamat fiktif.
“Ada yang kosong, ada yang jadi rumah sakit, ada yang rumah kosong. Ada yang rumah warga kemudian ada kantor travel, ada toko sembako, ya karena memang alamat itu kami mengikutinya, secara yg tertulis di Kemenkumham,” kata Hasyim di Hotel Holiday Inn Jakarta Barat, Kamis (9/6).
Hasyim mengatakan angka itu lebih sedikit dibanding tahun 2017 lalu. Saat itu tercatat 73 parpol, sebanyak 33 di antaranya menerima surat undangan. Kemudian tercatat 27 parpol yang mendaftar pemilu.
Menurutnya, kalau diperbandingan lima tahun lalu, tahun 2017, itu ada 73 partai. Dari 73 partai yang disebar, yang terkirim itu 33, dari 33 partai itu pada saat pendaftaran yang mendaftar 27 partai. Jadi saat ini ada hubungan, dari 73 tambah jadi 75, kemudian saat dikirim surat 73 dari lima tahun lalu itu yang terkirim hanya 33, yang sekarang ini dari 75 yang terkirim hanya 30.
Pembukaan tahapan Pemilu 2024 memang sudah dimulai, ditandai Rapat Kerja Nasional (rakernas) KPU yang digelar, Selasa (14/6) kemarin. Rakernas ini merupakan upaya untuk menyukseskan Pemilu 2024. Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat mengatakan rakernas merupakan bagian awal dari konsolidasi Pemilu 2024. Untuk anggaran secara umum juga telah disetujui oleh Komisi II DPR RI. Tahapan terdekat saat ini pendaftaran dan verifikasi partai politik. Rencananya dimulai pada 29 Juli-13 Desember 2022.
Agustus nanti menjadi bulan yang krusial. Pendaftaran peserta Pemilu ditutup dan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. Maka ideal, kalau memang berniat dan sungguh-sungguh mendaftar dan bertarung dalam Pemilu 2024, jangan palsu-palsu.
Kalau partainya tidak layak, jangan memaksakan diri, daripada menghabiskan energi bangsa. Indonesia butuh pahlawan-pahlawan politik, bukan pecundang-pecundang politik. Indonesia butuh pemimpin hebat yang lahir dan diusung partai politik yang hebat pula. Dan tentunya dipercaya masyarakat.
Alamat palsu adalah awal yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. Biaya Pemilu sampai Pilkada Serentak tidak sedikit. Maka segala proses Pemilu dan Pilkada serentak pun harus bersih, jujur, elegan dan akuntabel. Proses Pemilu dan Pilkada yang jujur bisa dipastikan akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan hebat. Proses culas hanya melahirkan pemimpin yang arogan dan korup.
Seperti diberitakan Malang Posco Media (13/6), Pilkada di Malang Raya baru digelar tahun 2024 mendatang. Hitung-hitungan anggaran kebutuhan pesta demokrasi itu sudah selesai. Sekarang mulai diajukan ke pemda. Jika ditotal Malang Raya, butuh anggaran lebih dari Rp 100 miliar.
Di Kota Malang diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp 67 miliar. Di Kota Batu, KPU telah mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sementara untuk pelaksanaan pilkada. Jumlahnya Rp 33,9 miliar. Sementara itu KPU Kabupaten Malang mengestimasi biaya Pilkada Kabupaten Malang dan Pilgub Jatim tahun 2024 sekitar Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar. Estimasi anggaran tersebut mengacu pada biaya Pilbup Malang tahun 2020 lalu, mencapai Rp 85 miliar.
Sebagai warga negara yang taat hukum, kita semua wajib menyukseskan segala proses dan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kekecewaan terhadap proses dan pemimpin hasil Pemilu sebelumnya tidak boleh dijadikan alasan untuk antipolitik. Yang dibutuhkan adalah kesadaran semua warga negara untuk terlibat dan menjadi dewasa dalam berpolitik.
Beda partai, beda pilihan calon adalah hak asasi. Maka siapa pun jangan berlaku culas. Jangan membodohi dan mengajarkan hal-hal bodoh pada masyarakat yang sudah cerdas. Hilangkan politik uang bila ingin masyarakat benar-benar tunduk dan patuh pada pemimpin yang ideal, bermartabat dan didambakan.
Bill Murray mengatakan, jadi kita berbohong kepada pemerintah, itu kejahatan. Jika mereka berbohong kepada kita, itu politik. Naomi Kelin bilang demokrasi bukan hanya hak untuk memilih; itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Dan Albert Einstein pun menegaskan bahwa Politik lebih sulit daripada Fisika.(*)
