MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu 2024 mendatang ditutup pada 14 Agustus nanti. Di daerah-daerah seperti di Kota Malang, mulai ada beberapa partai politik yang memanfaatkan layanan Helpdesk di KPU untuk melakukan konsultasi pelaksanaan pemilu mendatang.
Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas menjelaskan, tidak hanya parpol lama, tapi dikatakannya partai baru juga telah berkonsultasi terkait pemilu di tempatnya.
“Kalau untuk yang konsultasi ke KPU Kota Malang itu sudah ada beberapa, kemarin dari PKP terkait konsultasi proses verifikasi faktual seperti apa, itu tidak masalah. Nasdem juga tanya apa yang perlu disiapkan. Kemudian ada beberapa partai baru yang menanyakan tentang pelaksanaan pemilu juga konsultasi ke sini,” ungkap Aminah kepada Malang Posco Media kemarin.
Dikatakan Aminah, secara umum memang ada sedikit perbedaan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya pelaksanaan pemilu yang berbasis protokol kesehatan hingga sampai pada teknisnya.
Salah satunya adalah proses verifikasi faktual yang berbeda dengan sebelumnya. Bila pemilu lalu menggunakan metode acak untuk sampel keanggotaan parpol, namun untuk pemilu 2024 ini menggunakan metode sampling Krejcie and Morgan.
“Sampling itu minimal 278 per 1.000. Dan itu tidak berurutan, nanti ada intervalnya dan interval itu by rumus di sistem. Misal 2, 6 dan seterusnya sampai 278. Jadi tidak bisa kalau seperti dulu, mengajukan nama terus kita yang mendatangi,” jelas Aminah.
“Jadi betul betul random dan tidak bisa kemudian merekayasa supaya itu lolos dan menentukan orangnya sendiri. Nanti akan ketahuan mana yang sungguhan dan tidak,” sambungnya.
Dengan sampling seperti itu maka nantinya parpol bisa dinyatakan layak untuk mengikuti pemilu. Akan tetapi, dengan proses verifikasi faktual yang berbeda itu, tentu juga diakui Aminah menjadi lebih berat bagi pihaknya.
“Ya berat di kita karena lebih banyak yang harus didatangi, tugasnya verifikator itu.
Tahun lalu jumlah verifikator ya sekitar 20 itu. Ada tenaga pendukung juga. Tapi saat ini masih belum ada perintah untuk penambahan SDM. Di parpol juga berat kalau data itu abal-abal,” bebernya.
Meski demikian, untuk saat ini Aminah mengaku tidak ada masalah atau kendala berarti. Pihaknya mengaku siap untuk pelaksanaan pemilu mendatang.
“Saat ini kan masih verifikasi administrasi sampai 11 September ya. Nanti ramai-ramainya ya pas mulai verifikasi faktual 15 Oktober sampai 4 Nopember,” tutupnya. (ian/aim)
