GNPIP Kendalikan Inflasi Pangan
MALANG POSCO MEDIA- Operasi pasar besar-besaran segera digelar. Pasalnya inflasi di sektor pangan masih perlu dikendalikan di Jatim dan Kota Malang. (baca grafis di Koran Malang Posco Media)
Karena itulah digelar kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gerakan yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) itu digelar Grand Mercure Hotel Mirama Malang, Rabu (10/8) kemarin.
Gerakan ini digiatkan mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional yang harus terus dijaga.
Gubernur BI Perry Warjiyo yang hadir langsung dalam kegiatan ini menyampaikan, kondisi ekonomi dunia diakui sedang bergejolak. Resesi terjadi di berbagai negara dengan harga-harga barang melambung tinggi.
“Belum lagi adanya kondisi geopolitik, perang di Russia dan Ukraina. Dua negara ini pemasok 20 persen ketersediaan energi dan pangan global. Tentu kondisi ini akan memberi dampak seluruh negara. Inilah mengapa gerakan pangan sangat penting diwujudkan,” ungkap Perry.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi secara nasional ada di angka 5,44 persen. Lebih tinggi dari China yang ada di angka 3,3 persen. Meski lebih tingi, kondisi ini dikatakan belum dikatakan pulih benar.
Pasalnya kondisi inflasi secara nasional berada di angka 4,89 persen hampir menyentuh angka 5 persen. Sektor penyumbang inflasi tertinggi ada di sektor pangan atau volatile food.
“Inflasi pangan kita di angka 10,47 persen. Mestinya tidak boleh lebih dari 5 persen. Maka dari itu ini sudah menyangkut masalah sosial dan ekonomi. Target kita inflasi pangan ini turun di angka 5 persen di tahun ini. Salah satu cara kita gerakan bersama sama inflasi pangan dengan melaksanakan operasi pasar,” urai Warjiyo.
Anggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM menjelaskan fungsi komisinya di DPR RI juga fokus pada pengawasan kebijakan ekonomi maupun fiskal negara. Pihaknya memahami kondisi inflasi negara masih belum berada di angka yang aman.
DPR dikatakannya sangat mendukung gerakan bersifat nasional dan menyeluruh untuk mengendalikan inflasi di sektor pangan. Belum lama ini DPR menyepakati penambahan anggaran untuk subsidi energi hampir sebesar Rp 520 triliun.
“Di APBN juga kami sepakati menyiapkan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk kesiapan pangan. Harapannya nanti daerah-daerah bisa mengintervensi ini dilakukan operasi-operasi pasar. Gerakan menanam produk pertanian atau holtikultura bisa digerakan massif dan lebih banyak melibatkan masyarakat akan lebih baik,” tegas legislator PDI Perjuangan ini.
Maka dari itu lanjutnya, melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dapat digelorakan kembali semangat gotong royong. Sebab itu modal sosial bangsa yang telah teruji di dalam menghadapi tantangan global.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Jatim memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 14,30 persen untuk nasional. Pertumbuhan ekonomi Jatim di Triwulan II tahun 2022 di angka 5,74 persen. Sedangkan kontribusi 25,30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa.
“Meski begitu, inflasi Jatim di Triwulan II Tahun 2022 berada di angka 0,61 persen (month to month),” tegas Khofifah.
Menurut mantan Menteri Sosial ini, angka tersebut termasuk cukup tinggi. Hal tersebut dipicu harga beberapa komoditi pangan termasuk cabai. Harga cabai merah dan bawang merah sudah menurun signifikan. Sementara telur dan daging ayam masih diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Alasannya memang pakan ayam, pakan ternak terutama 50 persen dari jagung menurut para peternak harganya relatif masih cukup tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah.
“Maka dalam mengendalikan inflasi pangan kita akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim. Di antaranya perluasan dalam lingkup Provinsi Jatim dengan provinsi lain, melakukan operasi pasar prioritas yang targeted dan terukur, serta digitalisasi hulu-hilir komoditi pangan,” tandasnya.
Khofifah mengungkapkan bahwa kerjasama antardaerah telah rutin dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur. Salah satunya melalui kegiatan misi dagang Provinsi Jawa Timur dengan berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak termasuk para pengusaha dan pedagang
Sementara itu Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menyatakan menunggu kebijakan pusat untuk mendistribusikan alokasi dana tambahan agar operasi pasar bisa terlaksana secara masif di daerah.
“Untuk kerjasama antardaerah kita sudah lakukan dengan Blitar dan Banyuwangi. Blitar kan surplus daging ayam dan telur. Nanti bisa ambil di sana. Kemudian Banyuwangi untuk ketersediaan berasnya. Kedepan dengan Lamongan juga masalah jagung,” jelas Sutiaji.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dilakukan dengan Deklarasi Komitmen Bersama Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah secara Serentak.
Serta dilakukan tujuh Penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan antarpelaku bisnis. Antara lain Gapoktan Bina Mitra Jember – Perumda Tunas Kota Malang, Koperasi Putera Blitar – CV Arfan Agro Perkasa Tasikmalaya, Koperasi Putera Blitar – Koperasi Serba Usaha Ferola Mandiri Jaya NTB dan Pemkab Banyuwangi – Pemkot Malang. Selain itu Gapoktan Tani Makmur Banyuwangi – Perumda Tunas Malang, Perumda Tunas Malang – PT Food Station Tjipinang Jaya, dan UD. Sumber Asri Sejahtera – PT Food Station Tjipinang Jaya. (ica/van)
