MALANG POSCO MEDIA – Tahun Akademik 2022-2023 segera bergulir. Efektif Bulan September mendatang, semua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Malang akan memulai perkuliahan secara luring alias tatap muka.
Kampus-kampus negeri sudah memulai agenda Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Hanya kampus swasta yang belum mulai. Ada yang menggelar di awal dan pertengahan September. Masing-masing tidak sama menyesuaikan kebijakan akademik setiap kampus.
Meskipun demikian, kondisi Kota Malang sudah tidak seperti dua bulan yang lalu. Sudah mulai padat. Macet dimana-mana . Ribuan pendatang baru mulai memasuki Kota Malang sejak awal pekan lalu. Bersamaan dengan hari pertama PKKMB di Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Negeri Malang (UM).
Dua kampus negeri ini saja, ada sekitar 25 ribu mahasiswa baru. Tidak terbayang macetnya Jalan Veteran, Bandung, Sumbersari, Dinoyo, MT Haryono dan sekitarnya, saat perkuliahan dimulai. Tidak hanya mahasiswa dari lima kampus negeri, tapi juga kontribusi dari sekitar 57 kampus swasta di Kota Malang.
Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan Malang Posco Media dari berbagai sumber, diperkirakan total ada 330 ribu mahasiswa bakal membanjiri Kota Malang. Jumlah tersebut gabungan dari mahasiswa lama dan mahasiswa baru. (Lihat Grafis)
Bisadibayangkan pada Bulan September nanti. Saat semua mahasiswa lama yang aktif kembali ke kampus. Karena selama ini mereka kuliah daring dan baru saja liburan semester genap. Tentu saja jalanan Kota Malang akan semakin berjubel. Terutama saat pagi dan sore. Bersamaan dengan orang yang pergi dan pulang kerja. Demikian juga anak-anak yang sekolah.
Menurut Kepala Humas dan Kearsipan Universitas Brawijaya (UB) Kotok Gurito, SE, untuk tahun 2022 ini ada sekitar 15 ribu mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan di UB. “D4-S1 itu kurang lebih 15 ribu. Selain D3 dan program pasca, spesialis profesi, itu ada sendiri. Kuliah akan luring dengan memperhatikan prokes ketat,” kata Kotok, Rabu (24/8) kemarin.
Khusus UB setidaknya ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni jalur SNMPTN, lalu UTBK-SBMPTN dan jalur mandiri. Ramainya kegiatan mahasiswa nanti belum termasuk banyaknya mahasiswa aktif lainnya dari angkatan lama. “Di UB itu untuk mahasiswa aktif ya sekitar 72 ribu. Sudah termasuk S1, S2 dan S3 seluruhnya,” ungkap Kotok.
Begitu juga dengan kampus lain seperti Universitas Negeri Malang (UM) yang juga membuka tiga jalur penerimaan mahasiswa. Direktur Akademik UM Prof. Suyono mengatakan, untuk jumlah mahasiswa baru di UM tahun ini mencapai sekitar 8 ribu mahasiswa.
“Mahasiswa baru di UM itu sekitar 7 ribuan. Kalau dengan S2 dan S3 sekitar 8 ribu, karena S2 dan S3 itu sekitar 800. Kalau dengan mahasiswa aktif lain ya sekitar 37 ribu,” beber Prof. Suyono.
Selain UB dan UM, berbagai kampus lainnya juga mempunyai mahasiswa cukup banyak. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dr. H. Barnoto, M.Pd.I, mengungkapkan jumlah keseluruhan mahasiswa aktif baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama tahun 2022 mencapai 23.561 mahasiswa.
Dari tiga Perguruan Tiggi Negeri itu saja, jumlah mahasiswa yang aktif saat ini 150 ribu lebih. Belum ditambah puluhan kampus lain. Diperkirakan lebih 330 ribu mahasiswa yang akan kembali aktif melakukan kegiatan kuliah pada awal pekan mendatang. Hal itu tentu memberi dampak, salah satunya adalah kepadatan lalu lintas.
Perihal kondisi tersebut, Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Prof. Dr. Maskuri, M.Si mengatakan pihak kampus juga harus mengambil langkah preventif untuk menyikapi semakin tingginya kepadatan penduduk Kota Malang. Terlebih saat ini pandemi belum selesai sepenuhnya. Maka harus ada langkah-langkah antisipasi.
Pihak rektorat juga akan mengimbau kepada mahasiswa untuk membatasi aktivitas di luar akademik. Dan mengurangi kegiatan yang sekiranya tidak diperlukan. “Akan kami imbau untuk lebih baik di kos-kosan dari pada berkegiatan di luar yang kurang memberikan manfaat. Daripada menambah kondisi macet di jalan dan memberikan dampak negatif lain,” katanya.
Sementara Kepala LLDIKTI VII Wilayah Jawa Timur Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM, mengatakan sudah seharusnya ada kebijakan dari masing-masing kampus dalam melihat hal itu. Termasuk dengan memberlakukan jam masuk perkuliahan, yang tidak bersamaan dengan jam masuk kerja.
“Untuk wilayah Kota Malang sendiri, jam masuk kantor di dominasi pukul 08.00. Sepatutnya, kampus menerapkan jam pertama masuk perkuliahan, setidaknya pukul 07.00 atau lebih pagi. Agar masyarakat yang bekerja dan mahasiswa ini berangkatnya tidak bersamaan. Sehingga ini bisa membantu mengurai dan mencegah munculnya kemacetan,” jelasnya.
Kampus juga harus bisa membuat kebijakan, dan memberikan imbauan agar tempat tinggal mahasiswa bisa dijangkau meskipun tanpa menggunakan kendaraan. Sehingga mahasiswa ini bisa menggunakan akomodasi transportasi umum, seperti angkot atau ojek.
“Jadi selain jam aktivitas belajar perkuliahan dan jam bekerja yang tidak sama, mahasiswa juga bisa diajak untuk tidak bisa memilih tempat tinggal yang tidak jauh dari lokasi kampusnya,” tambah Prof. Dyah yang juga Rektor Universitas Gajayana Malang ini.
Meski demikian, ada juga dari kalangan perguruan tinggi, yang menaggapi perkuliahan luring itu bukan sebuah masalah. Mereka memandang dari sisi positif. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, juga terjadi peningkatan taraf ekonomi warga Kota Malang. Kembalinya mahasiswa membuat ekonomi kembali tumbuh. Rumah kos-kosan. Warung makan. Pusat perbelanjaan. Usaha jasa dan sebagainya.
Seperti yang diungkapkan Rektor ITN Malang, Prof. Dr. Eng. Ir. Abraham Lomi, MSEE. Masyarakat hendaknya memandang dari sisi positifnya. Sebab dibandingkan dengan kondisi sepi saat puncak pandemi tentu lebih baik sekarang. “Ekonomi mulai tumbuh. Warga Malang saya kira senang dengan kondisi ini karena usaha mereka juga mulai bangkit,” katanya.
Menurut Prof Lomi, Kota Malang adalah Kota Pendidikan. Jujukan masyarakat untuk kuliah. Bahkan dari luar negeri sekalipun. Dan puluhan perguruan tinggi ada di kota ini. Maka sebaiknya, kata Prof Lomi, semakin padatnya Kota Malang karena ribuan pendatang baru harus diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Pelebaran jalan, dan fasilitas umum pendukung lainnya. “Ya harus menyesuaikan, ini tugas kita bersama. Terutama pemerintah daerah,” kata dia.(ian/imm/rex/bua)