BKAD Usulkan Anggaran Rp 2 Miliar
MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Masalah sengketa tanah kerap terjadi di berbagai daerah termasuk Kota Batu. Untuk menghindari adanya sengketa tanah, BPN Kota Batu terus menggalakkan program tri juang. Untuk mensukseskan program tersebut Pemda harus mendukung program Peta Kota Lengkap.
Melalui Peta Kota Lengkap nantinya akan ada satu data tunggal yang akurat dan jadi rujukan mengenai pertanahan. Dengan begitu, akan meminimalisir adanya potensi konflik pertanahan yang sering terjadi.
Kepala BPN Kota Batu, Haris Suharto mengatakan, tujuan program Peta Kota Lengkap agar suatu daerah memiliki data lengkap dan tunggal. Namun untuk menyukseskan program tersebut Pemda harus membantu dengan anggaran untuk menuntaskan Peta Kota Lengkap.
“Nantinya bantuan anggaran dari Pemda tersebut bisa digunakan untuk biaya pengukuran tanah. Dengan begitu masyarakat akan diringankan dan program Peta Kota Lengkap bisa segera terealisasi,” bebernya kepada Malang Posco Media.
Pria ramah ini menuturkan, jika Kementerian ATR memiliki Program PTSL. Namun masih terbatas dengan kuota. Sehingga dengan bantuan anggaran dari Pemkot masyarakat bisa mendaftarkan sertifikat minimal untuk pengukuran tanah dan masyarakat telah memegang peta bidang.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan agar Peta Tunggal ini juga untuk memvalidkan basis data informasi spasial dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota. Sehingga bisa mempertegas batas wilayah dan paling penting mengantisipasi peliknya konflik sengketa lahan.
“Selain menghilangkan konflik sengketa tanah. Dengan adanya Peta Tunggal tersebut juga akan menambah PAD Kota Batu karena menjadi acuan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” paparnya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, M. Chori mengatakan bahwa Wali Kota Batu telah menanggapi positif proposal yang diajukan oleh BPN Kota Batu. Diungkapkan bahwa anggaran yang telah disiapkan dan diajukan dalam PAK 2022 hampir Rp 2 miliar.
“Untuk anggaran yang diajukan dalam PAK 2022 terkait pengukuran tanah hampir Rp 2 miliar. Kami berharap usulan itu disetujui. Pasalnya program ini membantu warga untuk sertifikasi tanahnya. Dengan begitu meminimalisir adanya konflik,” ungkap Chori.
Disampaikan oleh Chori, berdasarkan data yang diterima, dari target 108.238 bidang, baru 82.622 yang telah terdaftar atau 76.37 persen. Sedangkan 25.576 yang lainnya masih belum terdaftar. Sementara tahun 2022, BPN Kota Batu hanya mendapat kuota 3000 PTSL. (eri/nug)
