MALANG POSCO MEDIA- Nasib pembangunan Pasar Besar Malang (PBM) masih jadi atensi Pemkot Malang. Wali Kota Malang Drs H Sutiaji memastikan kelanjutan rencana revitalisasi PBM tahun ini.
Itu usai Wali Kota Sutiaji bertemu langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang berkunjung ke Kota Malang, pekan lalu. Ia meminta pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan ke Kota Malang agar bisa menyelesaikan masalah pasar rakyat. Salah satunya yang diajukan revitalisasi PBM.
“Saat Ibu Menteri Keuangan datang ya pasti kami lobi-lobi. Supaya dana-dana yang kami ajukan bisa turun. Kami minta dana perimbangan bisa turun untuk kebutuhan kami contoh untuk bangun Pasar Besar,” jelas Sutiaji saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan revitalisasi PBM tahun ini.
Seperti yang diketahui, Pemkot Malang sudah melakukan kajian mengenai kebutuhan pembangunan atau revitalisasi PBM. Yakni membutuhkan dana sebesar Rp 300 miliar sampai Rp 350 miliar agar bisa layak dan representatif sebagai ikon pasar rakyat di Kota Malang.
Sutiaji menegaskan meskipun sudah diajukan sebelumnya ke Kementerian Perdagangan (Kemendag), tentu yang memiliki dana adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang bisa memutuskan turunnya dana tersebut.
Menurut Sutiaji permintaan dana pusat untuk pembangunan PBM sesuatu yang wajar. Karena selain APBD Kota Malang belum mampu meng-cover kebutuhan dana revitalisasi tersebut, program pemerintah meningkatkan ekonomi kerakyatan menjadi sejalan.
PBM menjadi ikon pasar rakyat Kota Malang. Ribuan pedagang dan pembeli setiap harinya beraktivitas di pasar terbesar di Malang Raya itu. Sementara kondisinya tidak representatif karena sudah beberapa kali mengalami kebakaran.
“Jadi kalau tahun ini kami optimis, lobi untuk dana bisa turun. Karena pertumbuhan ekonomi sudah bagus. PPKM sudah tidak ada lagi, lalu pemerintah minta dukung ekonomi kerakyatan. Jadi kami ajukan itu ke ibu menteri,” tegas orang nomor satu di Pemkot Malang ini.
Respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani lanjut Sutiaji responsif. Kemenkeu akan menelaah kembali pengajuan Pemkot Malang, dan berkoordinasi dengan Kemendag yang sebelumnya sudah meninjau langsung kondisi PBM tahun lalu.
Sementara itu Sutiaji mengatakan permasalahan pemutusan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Matahari Putra Prima (MPP) juga akan segera selesai.
“Nanti tanggal 31 (31 Januari 2023) kami bertemu lagi di Jakarta (bertemu dengan PT MPP) selesaikan masalah PKS. Setelah itu clear semua, nanti rekomendasi dari Kemendag kami ajukan, jika lancar Kementerian PUPR yang kerjakan,” kata Sutiaji.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan rencana paling dekat Pemkot Malang akan bertemu dengan PT MPP akhir Januari ini.
Kewajiban PT MPP sesuai yang disepakati akan diselesaikan. Lalu dilanjutkan dengan administrasi mengakhiri PKS.
“Rencannya memang seperti itu, ada pertemuan dengan Matahari (PT MPP). Selanjutnya baru bisa diajukan ke Kementrian Perdagangan. Kami ikuti prosesnya. Sementara saat ini PBM juga kami tetap perhatikan untuk pemeliharaannya,” pungkas Eko. (ica/van)
