MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang masih memprioritaskan berbagai permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Misalnya seperti stunting hingga perkawinan dini yang perlu peran serta dan dukungan semua pihak.
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto pun menaruh harapan untuk peningkatan peran serta dari organisasi wanita dalam permasalahan tersebut. Hal itu ia sampaikan ketika pelantikan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Malang masa bakti 2023-2027, yang dikukuhkan Sabtu (4/2).
“Untuk menyelesaikan stunting misalnya, peran GOW menurut saya sangat penting sekali. Bagaimana pemberdayaan anak ini untuk melibatkan GOW. Kedua, angka perceraian dan angka perkwainan dini di Kabupaten itu luar biasa,” ungkap Didik.
“Di Jawa Timur, angka perkawinan dini di Kabupaten Malang itu tertinggi, diantaranya disebabkan karena proses perilaku yang salah sebab pengawasan yang kurang. Akhirnya ada peningkatan perkara dispensasi nikah,” sambungnya.
Ia pun berharap adanya peningkatan kerjasama antara GOW untuk duduk bareng dan dihadapkan dengan Ibu-Ibu PKK. Terlebih dalam GOW ini, juga ada dari Muslimat NU dan PP Muhammadiyah. Dari pemerintah, pihaknya pun bakal memberi dukungan.
“Sinergitas ini penting. Dengan keterbatasan SDM dan sumber daya anggaran yang kita miliki, maka yang menjadi kewajiban kami adalah tentunya dengan support anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Malang Jajuk Sulistyowati Rendra Krisna mengatakan dengan kepengurusan baru ini adalah awal untuk turut serta membangun Kabupaten Malang dengan bersama-sama. Bagaimana kemudian selanjutnya memaksimalkan peran dan profesi masing-masing.
“Kabupaten Malang juga bagian daripada miniatur Indonesia. Menjadi salah satu baromater bagaimana kita melihat Indonesia kedepannya. Yang kami kedepankan disini adalah kebersamaan dan kekeluargaan,” kata Jajuk.
Jajuk yang merupakan kali keempat menjabat sebagai Ketua GOW Kabupaten Malang ini menekankan kepada para ketua organisasi perempuan dibawah naungan GOW untuk tetap berpatokan terhadap program kerja pemerintah pusat dan provinsi.
“Contohnya adalah program evaluasi penurunan angka stunting. Lalu sekarang yang lagi marak adalah kembali naiknya KDRT baik di rumah tangga ataupun lembaga pendidikan. Termasuk makin meningkatnya pernikahan dini yang disebabkan oleh MBA sehingga Pengadilan Agama harus melaksanakan dispensasi nikah,” sebutnya.
Peran masing masing organisasi ini ia harap terus dimaksimalkan terutama untuk mengatasi permasalah permasalahan tersebut.
“Kami tetap bersinergi dalam program pembangunan Kabupaten Malang. Kami juga akan selalu dan siap untuk berperan dan mengawasi program pembangunan di Kabupaten Malang,” tandasnya. (ian/jon)
