MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Menurut Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang meningkat 5,59 persen. Peningkatan ini terjadi di awal tahun 2023 tepatnya selama satu bulan di Januari 2023 saat dibandingkan dengan kurun waktu yang sama di Januari 2022 lalu.
Sebanyak Rp 797,51 miliar setara dengan 8,17 persen dari total pagu sebesar Rp 9,76 triliun, berhasil dibelanjakan. Jumlah tersebut tersebar di lima wilayah yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Kepala KPPN Malang Rintok Juhirman menjelaskan, bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, ada nilai pertumbuhan persentase sebesar 5,59 persen. Dilihat dari nilai realisasi di bulan Januari tahun 2022 lalu sebesar Rp 200,51 miliar atau 2,58 persen dari total pagu sebesar Rp.7,77 triliun.
“Realisasi belanja sebesar Rp 797,51 miliar di Bulan Januari 2023 tersebut, dengan rincian yakni Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga non-kementerian sebesar Rp 205,32 miliar. Ditambah dengan Tansfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 592,19 miliar,” terangnya kepada Malang Posco Media, kemarin.
Realisasi APBN KPPN Malang tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda). Tentunya dengan target ke depan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran.
“Kami terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah, agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel. Tentu ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Rintok juga menjelaskan secara detail realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang, sampai dengan Bulan Januari 2023 mulai dari belanja pegawai sebesar Rp 186,07 miliar dari pagu sebesar Rp 3,62 triliun. Disusul dengan belanja barang sebesar Rp 18,67 miliar dari pagu sebesar Rp 2 triliun.
Ada juga belanja modal sebesar Rp 576,69 juta dari pagu sebesar Rp 216,64 miliar. “Sementara itu, untuk belanja bantuan sosial belum ada realisasi serapa selama Januari 2023 lalu, dari pagu sebesar Rp 16,09 miliar,” tambah Rintok.
Selain itu, untuk TKD di KPPN Malang bulan Januari 2023 telah terealisasi sebesar Rp 592,19 miliar dari total pagu sebesar Rp 3,90 triliun. Realisasi ini terdiri dari DAU sebesar Rp 590,41 miliar dan DBH sebesar 1,78 miliar.
“Dari sisi pendapatan negara di lingkup KPPN Malang sampai bulan Januari 2023, secara agregat terealisasi sebesar Rp 9,76 triliun dan tumbuh sebesar 19,06 dibandingkan kurun waktu yang sama di 2022. Pendapatan ini terdiri dari perpajakan sebesar Rp 1,89 triliun, kepabeanan & cukai sebesar Rp 7,84 triliun dan PNBP sebesar Rp 34,12 miliar,” pungkas Rintok. (rex/udi)
