MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Data Pemerintah harus menjadi data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses. Instruksi Presiden Jokowi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemda, termasuk Kota Batu.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemkot Batu dan BPS Kota Batu menggelar Focus Group Discussion Pembahasan Publikasi Kota Batu Dalam Angka 2023 dan Penetapan Daftar Data Forum Satu Data Kota Batu di Batusuki Hotel Selasa (14/2) kemarin.
Sekda Kota Batu, Zadim Effisiensi mengatakan bahwa data sebagai sumber kekayaan baru sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Namun data yang dimaksud tentu bukan sekedar data. “Data pemerintah harus menjadi data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses. Nah hal inilah yang menjadi peran Pemerintah sebagai pelayan publik yang tidak terlepas dari keberadaan data, harus ditunjang dengan kemampuan menghasilkan data berkualitas,” ujar Zadim kepada Malang Posco Media.
Ia menjelaskan, saat ini BPS sudah merumuskan kaidah bagaimana agar data bisa dipertanggungjawabkan melalui prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip tersebut yang harus diikuti bersama agar sebagai produsen data mampu menghasilkan data yang terpadu dan akurat.
“Apalagi sebuah perencanaan yang tepat sasaran atau dalam membuat kebijakan harus memerlukan data akurat dan terpadu. Data makro yang dihasilkan BPS tentu penting untuk membentuk arah kebijakan maupun evaluasi kinerja pemerintah agar program terealisasi dengan tepat dan maksimal,” terangnya.
Namun, untuk keperluan intervensi berupa data mikro (by name by address) tentu harus dihasilkan sendiri oleh tiap perangkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tiap perangkat daerah mampu menghasilkan data yang mendukung kinerja, baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.
“Di Kota Batu sendiri telah dibentuk Forum Satu Data Kota Batu pada Oktober 2022 lalu. Langkah nyata yang dilakukan Forum Satu Data Kota Batu perlu kita dukung sepenuhnya tidak terkecuali yang diagendakan hari ini, yaitu penetapan daftar data,” bebernya.
Agar program tersebut bisa dikerjakan sesuai target. Maka diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Kota Batu dan BPS harus makin ditingkatkan. Terpenting lagi literasi atau pemahaman terhadap data yang dihasilkan BPS juga penting untuk mendapatkan perhatian.
“Dengan begitu kita akan memahami angka kemiskinan, angka pengangguran, inflasi dan indikator-indikator makro lainnya tentu akan makin komprehensif dan tepat jika melibatkan BPS sebagai partner untuk berdiskusi. Kehadiran BPS sebagai pembina data sektoral harus kita manfaatkan agar meminimalisir kesalahan dalam menginterpretasi, menggunakan maupun menghasilkan data,” urainya.
Selain itu, Zadim menyampaikan agar kemudahan akses dalam menggunakan data sektoral juga sangat perlu ditingkatkan. Serta Ia meminta tidak ada ego sektoral antar Dinas, antar Bagian terkait berbagi-pakai data. “Ego sektoral harus dihapuskan untuk kemajuan bersama. BPS sudah memberikan contoh bagaimana data yang mereka hasilkan bisa diperoleh hanya dengan beberapa kali klik. Tidak perlu surat-menyurat dan birokrasi yang panjang jika yang diperlukan adalah data agregat,” tegasnya.
Tentu, perlakuan yang berbeda harus diterapkan untuk jenis data lain. Terutama yang bersifat rahasia atau mengandung informasi individu. Mekanisme seperti itu yang diharapkan mampu diterapkan terhadap data sektoral yang dihasilkan perangkat daerah.
Kedepannya Zadim meminta tidak boleh ada lagi kesulitan dalam mengakses data, tidak perlu lagi birokrasi yang panjang untuk saling bertukar informasi. “Karena itu saya mengajak, utamanya para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk mendukung penuh program Satu Data Kota Batu agar bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data sehingga program pemerintah berjalan maksimal,” pungkasnya. (eri/udi)
