MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran 2024 tingkat Kecamatan Bumiaji digelar Kamis (23/2) kemarin. Dari hasil pemaparan total 53 program diusulkan untuk bisa direalisasikan tahun 2024.
Camat Bumiaji, Bambang Hari Suliyan mengatakan, usulan di bidang infrastruktur masih mendominasi dalam Musrenbang 2024 di Kecamatan Bumiaji. Dengan usulan program dihimpun dari 9 desa se-Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
“Dari semua usulan, terbanyak adalah bidang infrastruktur dengan 37 usulan infrastruktur. Kemudian 11 usulan ekonomi dan 5 usulan sosial budaya,” ujar Bambang Hari Suliyan kepada Malang Posco Media.
Pihaknya berharap semua usulan bisa direalisasikan dalam APBD 2024. Sehingga masyarakat di Kecamatan Bumiaji merasakan dampak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Semua usulan yang kami sampaikan adalah program prioritas dari 9 desa. Karena itu kami harap bisa direalisasikan dan tidak ada yang dicoret,” tambahnya.
Menurut Heli Suyanto, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu menyampaikan bahwa OPD terkait harus memperhatikan usulan-usulan yang diberikan dalam Musrenbang. Begitu juga dengan pokir yang akan disampaikan nanti sebelum Musrenbang tingkat Kota Batu.
“Dari legislatif mayoritas akan menyetujui usulan Musrenbang. Karena memang usulan tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan di desa yang tidak bisa di cover melalui DD/ADD,” ungkapnya.
Sementara itu, Bappelitbangda Kota Batu, MD Forkan dalam forum ini menjelaskan mengenai tema dan arah pembangunan Kota Batu di tahun 2024 harus sejalan dengan usulan. Terutama di bidang pemulihan ekonomi dan penguatan ekonomi.
Sementara Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan, seluruh usulan tersebut akan dipertimbangkan dan dikaji ulang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.
“Yang harus kita lakukan adalah turun bersama-sama dan menyelesaikan permasalahan. Kami akan kaji apakah program tersebut terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim. Selain itu saya minta seluruh OPD turun bersama melalui programnya agar kemiskinan ekstrim akan dapat diatasi,” terangnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa juga bisa turun untuk mendapatkan data yang valid. Selanjutnya OPD lainnya membantu menindaklanjuti penanganan kemiskinan. “Seluruh OPD harus turun ke seluruh masyarakat miskin, apapun bentuknya kita harus intervensi. Bisa melalui program maupun kemampuan OPD tersebut. Bisa juga melalui BLT atau pemberian makanan setiap hari,” pungkasnya. (eri/udi)
