MALANG POSCO MEDIA – Dalam sejumlah kasus yang terjadi di negeri ini, sering terjadi pengadilan oleh massa di dunia maya. Pada kasus penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, sejumlah kasus korupsi, kasus-kasus pelecehan seksual, dan beberapa kasus viral lainnya, telah terjadi penghakiman oleh massa di ruang digital (digital vigilantism). Melalui beragam platform media sosial (medsos), digital vigilantism itu dilancarkan warganet.
Digital vigilantism sebenarnya tidak bisa secara langsung dikategorikan sebagai perbuatan baik atau buruk. Semua tergantung pada cara tindakan itu dilakukan dan tujuannya. Dalam beberapa kasus, tindakan digital vigilantism dapat membantu mengekspos tindakan yang tidak etis atau tidak pantas yang dilakukan oleh individu, pejabat publik, tokoh masyarakat, atau figur publik yang lain.
Namun, dalam banyak kasus, tindakan digital vigilantism dapat menjadi perbuatan buruk karena dapat mengarah pada penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, atau bahkan kekerasan. Selain itu, tindakan digital vigilantism yang tidak terkontrol dan tidak didasarkan pada bukti yang kuat dapat merusak proses hukum yang sedang berlangsung dan mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan.
Digital vigilantism dan medsos memiliki kaitan erat karena medsos menjadi platform utama bagi tindakan digital vigilantism. Melalui medsos, para warganet dapat dengan mudah membagikan informasi, foto, dan video terkait kasus atau orang yang mereka anggap bersalah atau melakukan tindakan yang tidak pantas. Lewat medsos pula warganet dengan cepat memobilisasi dukungan dan memicu perdebatan publik tentang suatu kasus tertentu.
Memahami Digital Vigilatism
Digital vigilantism adalah praktik individu atau kelompok dengan melakukan penghakiman melalui media online untuk mengungkap atau menghukum orang yang dianggap salah atau untuk menangani masalah sosial. Ini dapat melibatkan tindakan seperti menghukum orang yang dituduh melakukan korupsi, pelecehan seksual, penghinaan publik, dan kasus lain. Pelaku aksi ini biasanya melakukan investigasi online untuk mengumpulkan dukungan dan mencari keadilan bagi korban.
Digital vigilantism dapat menjadi cara bagi individu untuk menegakkan keadilan terhadap sebuah kasus tertentu. Namun cara ini menimbulkan kekhawatiran tentang etika dan legalitas dalam praktik penghakiman massa di ruang maya. Digital vigilantism dapat memiliki banyak bentuk, mulai dari aktivisme online hingga cyberbullying dan pelecehan. Dalam beberapa kasus, ini dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk pelanggaran privasi individu dan penyebaran informasi palsu.
Dalam kasus dugaan korupsi pejabat misalnya. Dalam beberapa kasus dugaan korupsi, individu atau kelompok telah menggunakan medsos dan platform online lainnya untuk mengungkap atau membahas kasus korupsi yang diduga terjadi atau melibatkan orang tertentu. Melalui medsos telah memungkinkan orang dengan mudah membagikan informasi dan mengorganisir gerakan online, termasuk gerakan anti-korupsi. Melalui medsos pula orang dapat melaporkan kasus korupsi, membagikan bukti-bukti, dan menyerukan tindakan kepada publik.
Terdapat risiko dalam digital vigilantism karena seringkali informasi yang dibagikan belum terverifikasi dan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kecurigaan. Selain itu, ada juga risiko bahwa digital vigilantism dapat melanggar hak privasi atau mengakibatkan penghakiman yang tidak adil. Dalam beberapa kasus, tindakan digital vigilantism bahkan dapat menyebabkan tekanan yang cukup besar pada orang yang dianggap bersalah atau institusi yang dituduh melakukan tindakan yang tidak benar.
Hal penting untuk diingat bahwa tindakan digital vigilantism yang tidak terkontrol dan tidak didasarkan pada bukti yang kuat dapat berdampak negatif pada orang-orang yang dituduh atau dapat merusak proses hukum yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penting untuk menghindari terjadinya pengadilan massa dan membiarkan proses hukum berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Digital Vigilantism dan Proses Hukum
Digital vigilantism dapat membantu membongkar sebuah kasus tertentu, terutama jika warganet memiliki informasi yang penting dan relevan yang tidak ditemukan atau dilaporkan oleh media massa mainstream atau lembaga pemerintah. Dalam beberapa kasus, digital vigilantism dapat membantu mengungkap kasus-kasus korupsi atau kejahatan lainnya yang sebelumnya tersembunyi dan mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan memperkuat tuntutan keadilan.
Digital vigilantism atau tindakan pengawasan oleh masyarakat yang menggunakan teknologi dan medsos dapat memiliki kaitan dengan proses hukum dalam beberapa cara. Digital vigilantism dapat menjadi pemicu pihak berwenang untuk memulai penyelidikan dan penuntutan terhadap tindakan yang dilaporkan. Ketika warganet melaporkan kasus korupsi atau kejahatan lainnya melalui medsos atau platform digital lainnya, hal ini dapat menarik perhatian pihak berwenang dan memicu tindakan lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Digital vigilantism dapat memberikan bukti dan informasi tambahan yang dapat membantu proses penyelidikan dan penuntutan. Warganet yang melakukan digital vigilantism dapat mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang dapat digunakan oleh penyidik dan jaksa dalam mengajukan kasus di pengadilan. Namun, digital vigilantism juga dapat menghambat proses hukum jika bukti dan informasi yang dibagikan tidak terverifikasi atau tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk membuktikan suatu kasus di pengadilan.
Selain itu, digital vigilantism juga dapat mengambil alih peran sistem hukum dan memicu tindakan kekerasan dan anarki yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sementara digital vigilantism dapat membantu mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses hukum, penting juga untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan dengan mengikuti prosedur hukum yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan tindakan yang dicurigai kepada pihak berwenang dan menghindari tindakan yang dapat mengambil alih peran sistem hukum secara ilegal.
Sikap masyarakat dalam menanggapi perilaku digital vigilantism haruslah kritis dan bijaksana. Masyarakat harus memahami bahwa meskipun digital vigilantism dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, namun tindakan tersebut juga memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan etika dan hak privasi.
Penting untuk memastikan bahwa tindakan digital vigilantism dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada bukti yang akurat serta memperhatikan etika dan hak privasi. Selain itu, penting untuk membiarkan proses hukum berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan melaporkan dugaan pelanggaran ke otoritas yang berwenang daripada terlibat dalam tindakan digital vigilantism yang tidak terkontrol. (*)
