SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkan Program Rumah Restorative Justice Sekolah (RRJS) tahun 2023. Dan kali pertama di Indonesia dengan 630 RRJS tersebar di 630 SMA/SMK/SLB di seluruh Jawa Timur.
Keberadaan RRJ yang berbasis sekolah ini sebagai wadah penyelesaian masalah yang berbasis filterisasi atas musyawarah dan kearifan lokal. “Saya rasa tidak semua yang dilakukan di sekolah bisa mendapat pengampunan atau permaafan, ada filterisasi dan klasifikasi jenis pelanggaran di dalamnya,” tegas Khofifah.
Dirinya mencotohkan, terkait kasus-kasus tertentu seperti narkotika yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya perlu ada filter atau klasifikasi mendalam dalam penanganannya.
“Kalau kategori pengguna dan pertama kali, bukan pengedar bukan pembuat, bukan residivis, bisa menjadi pedoman kita bersama. Bahwa restorative justice menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah dengan filterisasi,” jelasnya.
Sedangkan untuk kasus sexual abuse perdagangan anak atau tindak pidana asusila seperti pencabulan dan semacamnya, Khofifah menegaskan agar dilihat ancaman hukumannya. Jika ancaman hukumannya di atas lima tahun tidak masuk kategori restorative justice.
Dalam proses pelaksanaan RRJS itu, pihaknya juga memastikan agar nantinya ada pihak dari Kejaksaan yang akan membantu filterisasi di titik mana satu hal bisa masuk pada keadilan restoratif, di satu titik mana harus ke ranah ABH.
Selain RRJS, saat ini program RRJ juga didirikan di 315 Desa/Kelurahan dan Rumah RJ di lingkungan Universitas di Jatim. Dengan total 949 RRJ di seluruh Kab/Kota, Jawa Timur merupakan provinsi tertinggi jumlah RRJ se-Indonesia.
“Kami sampaikan terima kasih atas sinergitas yang luar biasa, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (has
