MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2023 dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2024 digelar di Singhasari Resort Kota Batu, Rabu (8/3) kemarin.
Sekda Kota Batu, Zadim Efisiensi membuka acara dengan menjelaskan bahwa tema Musrenbang Kota Batu 2023 kali ini terdapat 460 usulan. Usulan tersebut terbagi 3 Kecamatan, yaitu 339 usulan dari Kec. Batu, 54 usulan dari Kec. Bumiaji, dan Kec. Junrejo 67 usulan.
Selanjutnya ditambah dengan usulan dari OPD Kota Batu ada 656 usulan yang di entri di SIPD RI untuk diteruskan ke Musrenbang Provinsi Jawa Timur. “Seluruh usulan bakal direalisasikan tahun 2024. Kami berharap usulan tersebut disetujui oleh Pemprov Jatim. Sehingga semua usulan mampu terealisasi seluruhnya,” ujar Zadim kepada Malang Posco Media, kemarin.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurochman menyampaikan beberapa pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi Masyarakat Kota Batu. Beberapa usulan dan kritik adalah penataan ASN yaitu reformasi birokrasi harus dilakukan sejak dini, permasalahan kemacetan dan pembukaan akses jalan serta infrastruktur, Pengelolaan dana Belanja Tak Terduga (BTT). “DPRD juga berpesan agar tidak ragu dalam mengambil keputusan untuk pelayanan publik. Karena tujuannya untuk bisa memantapkan city branding yaitu Kota Batu menjadi Kota Wisata yang unggul,” jelasnya.
Adapun upaya yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan Kota Wisata menjadi Kota Wisata yang unggul, DPRD Kota Batu memberikan saran masukan untuk Pemerintah Kota Batu. Diantaranya, terkait bidang pemerintahan, perlu untuk dilakukan pemetaan ulang jumlah ASN di sejumlah OPD Kota Batu. “Hal ini, dilakukan untuk memantapkan reformasi birokrasi. Pemetaan kompetensi merupakan hal yang mendesak, sehingga OPD bisa memiliki ASN yang sesuai dengan kompetensinya supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksinya,” ungkapnya.
Dalam pengoptimalan jumlah ASN di Kota Batu, DPRD Kota Batu mendorong program Smart City dengan leading sektor Dinas Komunikasi dan Informatika, terutama dalam pelayanan rekapitulasi layanan kependudukan, infrastruktur, eksistensi UMKM dan seni budaya. Selain itu perlu kolaborasi dan sinergitas Pentahelic salah satunya dengan Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tata kota Batu lebih baik.
Di bidang perekonomian, terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan yakni peningkatan indeks daya beli Kota Batu yang masih belum sepenuhnya dinikmati warga Kota Batu. Selain itu, mendorong UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat Kota Batu, pembinaan intensif pajak hotel dan restoran, BUMD yg ada di Kota Batu harus menjadi lokomotif perkembangan di Kota Batu.
“Dalam bidang pembangunan, hal yang paling diutamakan adalah penanganan kemacetan. Kemacetan dan rekayasa lalu lintas harus terus dikembangkan di seluruh kawasan Kota Batu. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penanganan sampah perlu terus ditingkatkan. Program TPS3R yang melibatkan masyarakat, dan stakeholder lain,” terangnya.
Menurutnya, DPUPR perlu melakukan perbaikan drainase yang terintegrasi, sehingga tidak memunculkan masalah baru. Selain itu Kota Batu perlu masterplan penanganan masalah kawasan kumuh dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Untuk bidang kesejahteraan rakyat, bidang kesehatan, pelayanan kesehatan perlu di tingkatkan karena masih banyak masyarakat terkait pelayanan BPJS yang merasa belum maksimal dalam pelayanan yang diberikan oleh BPJS. Dinas Sosial pada tahun 2024 untuk lebih fokus pada program pengurangan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
Kemudian program pelatihan atau pemberdayaan pemuda untuk peluang kerja perlu ditingkatkan. Selain itu peran perempuan seperti organisasi PKK dan organisasi lainnya yang banyak andilnya terkait masalah stunting di Kota Batu perlu ditingkatkan.
“Terakhir Pemkot Batu harus terus bisa memantapkan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD dengan menggandeng perguruan tinggi untuk memetakan potensi pajak dan retribusi daerah sebagai unggulan penerimaan daerah,” pungkasnya. (eri/udi)
