MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Menurut Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang meningkat 3,91 persen. Peningkatan ini terjadi di Bulan Maret 2023 saat dibandingkan dengan kurun waktu yang sama di Maret 2022 lalu.
Sebanyak Rp 3,03 triliun setara dengan 21,75 persen dari total pagu sebesar Rp 13,94 triliun, berhasil dibelanjakan. Jumlah tersebut tersebar di lima wilayah yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Kepala KPPN Malang Rintok Juhirman menjelaskan, bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, ada nilai pertumbuhan persentase sebesar 3,91 persen. Dilihat dari nilai realisasi di bulan Januari tahun 2022 lalu sebesar Rp 1,39 triliun atau 17,83 persen dari total pagu sebesar Rp.7,77 triliun.
“Realisasi belanja sebesar Rp 3,03 triliun di Bulan Maret 2023 tersebut, dengan rincian yakni Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga non-kementerian sebesar Rp 1,02 triliun. Ditambah dengan Tansfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2,01 triliun,” terangnya kepada Malang Posco Media.
Realisasi APBN KPPN Malang tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda). Tentunya dengan target ke depan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran.
“Kami terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah, agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel. Tentu ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Rintok juga menjelaskan secara detail realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang, sampai dengan Bulan Maret 2023 mulai dari belanja pegawai sebesar Rp 706,57 miliar dari pagu sebesar Rp 3,62 triliun. Disusul dengan belanja barang sebesar Rp 307,56 miliar dari pagu sebesar Rp 2,01 triliun.
Ada juga belanja modal sebesar Rp 6,37 miliar dari pagu sebesar Rp 224,55 miliar. “Sementara itu, untuk belanja bantuan sosial belum ada realisasi serapa selama Januari 2023 lalu, dari pagu sebesar Rp 16,09 miliar,” tambah Rintok.
Selain itu, untuk TKD di KPPN Malang bulan Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp 2,01 triliun dari total pagu sebesar Rp 8,07 triliun. Realisasi ini terdiri dari DAU sebesar Rp 1,26 triliun, DBH sebesar Rp 168,66 miliar, DAK non-fisik sebesar Rp 334,11 miliar dan Dana Desa sebesar Rp 252,39 miliar.
“Dari sisi pendapatan negara di lingkup KPPN Malang Maret 2023, secara agregat terealisasi sebesar Rp 27,53 triliun dan tumbuh sebesar 9,84 persen dibandingkan kurun waktu yang sama di 2022. Pendapatan ini terdiri dari perpajakan sebesar Rp 5,12 triliun, kepabeanan & cukai sebesar Rp 22,11 triliun dan PNBP sebesar Rp 300,47 miliar,” beber Rintok. (rex/jon)
