Oleh: Wishnu Mahendra Wiswayana
Dosen Hubungan Internasional, FISIP
Universitas Brawijaya
Awal tahun 2023 ini terjadi lonjakan kunjungan wisatawan di beberapa destinasi wisata di Kota Malang. Salah satu destinasi yang menjadi tujuan wisatawan adalah Kampoeng Heritage Kayoetangan, dengan rata-rata peningkatan kunjungan sebesar 25 persen dari biasanya. Peningkatan tersebut didominasi oleh kunjungan wisatawan lokal, ketimbang wisatawan mancanegara.
Perlu ada konsistensi serta terobosan untuk terus memperkenalkan destinasi tersebut agar memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Sepanjang tahun 2023 ini kemudian direncanakan akan terdapat banyak agenda acara untuk semakin memeriahkan dan mempopulerkan destinasi Kampoeng Heritage Kayoetangan.
Tulisan ini kemudian tidak secara khusus membahas peluang dan tantangan keberlanjutan dari Kampoeng Heritage Kayoetangan. Penulis memberikan dukungan untuk terus mengembangkan Kampoeng Heritage Kayoetangan agar dapat memberikan manfaat dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun kemudian berusaha untuk mengingat dan mengkaji kembali salah satu agenda prestisius Pemerintah Kota Malang dalam upaya membangun wisata heritage di Kota Malang.
Agenda tersebut adalah kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Hebron di Palestina, yang memiliki agenda strategis yakni pengembangan wisata heritage. Kota Hebron pada akhirnya memang memiliki portofolio kawasan kota tua Hebron (Al-Khalil) sebagai destinasi yang diakui oleh UNESCO-World Heritage Convention menjadi warisan bersejarah.
Inisiasi kerja sama tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2019, bersamaan dengan kedatangan rombongan Duta Besar Palestina untuk Indonesia ke Kota Malang. Berjalannya waktu kemudian hingga tahun 2023 ini, tidak terlihat lagi tindak lanjut dari inisiasi kerja sama tersebut. Apabila dilihat secara ideal, dalam sebuah agenda kerja sama kota terdapat beberapa aspek prakondisi yang menentukan keberhasilan. Aspek tersebut disebutkan oleh Lorenzo Kihlgren Grandi dalam tulisannya “City Diplomacy” di tahun 2020 antara lain dengan mempertimbangkan; pertama, prioritas politik oleh pemimpin. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, sumber daya ekonomi. Keempat, ketepatan memilih mitra asing, dan Kelima, strategi pelibatan publik dan komunitas.
Melihat dari pertimbangan pertama yakni dalam prioritas politik oleh pemimpin, pada awal inisiasi kerja sama ini di tahun 2019 tampak adanya inisiatif positif dari Wali Kota Malang untuk menjajaki kerja sama dengan Kota Hebron.
Secara spesifik bahkan telah memiliki agenda yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan di Kota Malang, yakni pengembangan Kampoeng Heritage Kayoetangan. Namun prioritas tersebut tidak berlanjut lagi seiring dengan situasi pandemi yang melanda dunia, yang selanjutnya kerja sama dengan Kota Hebron tidak lagi menjadi prioritas.
Prioritas di Kota Malang kemudian bergeser ke dalam agenda lainnya, salah satunya adalah pemulihan ekonomi di saat pandemi. Jika kemudian melihat dari aspek sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi; situasi pandemi mungkin dapat menjadi salah satu faktor bahwa kedua aspek ini tidak memadai dalam mendukung keberhasilan kerja sama antara dua kota.
Tentu kesulitan perlintasan sumber daya manusia dan keterbatasan dana dalam usaha keluar dari pandemi akan menjadi pertimbangan utama. Meskipun di sisi lain, situasi pandemi dapat membuka peluang instrumen yang lebih efisien dengan komunikasi secara digital atau secara daring. Sehingga perlintasan informasi, pengetahuan dan ilmu dapat tetap bisa berjalan meski terdapat kendala dalam situasi pandemi.
Sementara apabila melihat dalam aspek ketepatan memilih mitra asing justru timbul pertanyaan tentang pilihan pada Kota Hebron oleh Pemerintah Kota Malang. Apabila dilihat dari momen penandatanganan kerja sama, terlihat bahwa Kota Hebron dipilih bukan dari perencanaan strategis yang telah ditentukan. Melainkan dipilih karena ketersediaan perwakilan yang secara mendadak “ditodong” untuk menjalin kerja sama.
Terbukti hal ini kemudian terlihat dalam aspek selanjutnya, yakni strategi pelibatan publik dan komunitas tidak ada persinggungan sama sekali dengan perwakilan maupun entitas lain dari Kota Hebron terhadap Kota Malang. Masyarakat dalam hal ini setidaknya penulis, tidak melihat bagaimana kerja sama Kota Hebron tersebut menjadi narasi maupun diskusi dalam keseharian ataupun pemberitaan media.
Kota Hebron pada kerja sama ini tetap terasa jauh dan tidak memiliki implikasi apapun terhadap pengembangan wisata heritage di Kota Malang. Kalaupun memang agenda kerja sama ini belum ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan periode kepemimpinan di Kota Malang yang sedang berlangsung, implementasi kerja sama kedua kota tidak memiliki rentang waktu yang cukup untuk dilaksanakan.
Agenda-agenda serupa di masa mendatang, terutama agenda kerja sama antar kota di negara lain perlu untuk dikaji dengan bijaksana dan tidak terburu-buru. Tidak hanya memanfaatkan momentum kedatangan tamu negara dalam menjalin kerja sama yang kebetulan datang ke Indonesia. Namun perlu untuk melihat kesuksesan, kapabilitas maupun perencanaan yang memadai agar agenda kerja sama itu dapat berlangsung dengan maksimal.
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk menentukan urgensi kerja sama ketimbang hanya publisitas di media. Pengalaman dari inisiasi kerja sama antara Kota Malang dan Kota Hebron ini bahkan pemerintah setempat menyadari bahwa rekan yang diajak kerja sama ini dalam situasi tidak kondusif.
Secara normatif, agenda kerja sama yang positif perlu mempertimbangkan mitra yang setara, kapabel dan saling menguntungkan. Realitanya, agenda kerja sama Kota Malang dan Kota Hebron ini seolah dipaksakan karena selain mitranya dalam kondisi tidak kondusif atau sedang berkonflik. Serta terdapat pandangan asimetris dari Wali Kota Malang yang melihat Kota Hebron perlu untuk dibantu atau diringankan dari berbagai permasalahannya.
Padahal keutamaan dari kerja sama antar pihak dapat mencapai keberhasilan apabila diposisikan setara dengan kemampuan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Percuma sebuah agenda prestisius hanya dikenal dari pemberitaan, tanpa ada kelanjutan yang berdampak bagi masyarakat luas.(*)
