Film “The Edge Of Democracy” adalah film dokumenter karya Petra Costa yang sempat menarik perhatian publik, karena film ini menceritakan sebuah fakta erosi demokrasi yang terjadi di Brazil. Jika dihubung-hubungkan film ini memang hampir mirip dengan isi dari sebuah buku yang dikarang oleh ilmuwan politik dari Harvard University Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul “How democracies die.”
Cerita Hugo Cavez di Veneuzela, Mursi di Mesir, termasuk perjalanan Politik Donald Trump di AS menjadi bahan baku pembahasan di buku ini. Demokrasi mati bukan lagi karena kudeta militer, namun demokrasi dilemahkan dan mati dengan regulasi yang di ”design” sedemikian rupa sehingga sesuatu yang dulunya dianggap tabu menjadi lumrah dan dianggap wajar menjadi norma baru dalam kehidupan bernegara.
Hari-hari ini kita dipertontonkan dengan serangkaian agenda politik negara yang menjadi janji konstitusi yakni “pemilihan umum”, dimana agenda-agenda tersebut tidak jarang menguras perhatian kita sebagai anak bangsa. Duabelas kali pemilihan umum anggota legislatif sudah dilakukan di Bangsa kita dan 7 kali Presiden di Indonesia berganti, selalu saja dalam setiap momentum itu ada janji, harapan dan kepercayaan yang tidak terwujud, memudar dan mengikis kepercayaan.
Bangsa kita adalah bangsa yang “gemah ripah lohjinawe”, bahkan dari banyak literatur disebutkan Indonesia merupakan pemilik kekayaan alam yang berlimpah. Hutan Indonesia terluas ketiga di Indonesia dengan luas lebih dari 99 juta hektar.
Indonesia juga pengekspor gas alam terbesar di dunia dengan cadangan gas alam sebanyak 2,8 triliun meter kubik. Indonesia juga penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia dengan total produksi sebanyak 281,7 ton. Indonesia juga penghasil emas terbesar ke 9 di dunia dengan jumlah produksi 10 ton emas dalam setahun.
Bahkan menurut FAO organisasi pangan dan pertanian dunia, Indonesia merupakan penghasil beras terbesar ke 3 dunia, penghasil kopi terbesar ke 4 dunia dan penghasil rempah-rempah terbanyak dunia.
Sebagai negara yang majemuk, tentu pilihan para pendiri bangsa untuk menjadikan demokrasi Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pilihan yang terbaik. Banyaknya pulau, beragamnya suku, agama, ras, bahasa yang ada di Indonesia menuntut kita semua untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh perjalanan demokrasi yang terjadi.
Oleh karenanya membangun keutuhan pemahaman Pancasila bagi segenap anak bangsa rupanya menjadi sebuah keniscayaan. Membangun kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi akan nilai-nilai dasar yang disepakati bersama, sebagaimana yang termaktub di dalam Pancasila.
Dengan memahami Pancasila secara utuh, pada akhirnya akan menghadirkan para penyelenggara yang manjaga dedikasi, integritas dan amanah terhadap rakyat. Dengan memahami Pancasila secara utuh, maka masyarakat sipil pun akan bisa menjalani roda kehidupannya dengan penuh tanggungjawab dan persatuan.
Setidaknya ada lima hal yang bisa dikerjakan dalam upaya menyelamatkan demokrasi. Pertama, Lahirnya kelas menengah ekonomi yang kuat. Kelas menengah ekonomi merupakan representasi dari kemakmuran dan kesejahteraan sebuah bangsa, negara-negara maju yang ekonominya maju, dimana pendapatan perkapita masyarakatnya tinggi, rata-rata memiliki iklim demokrasi yang stabil.
Indonesia harus segera bergegas menjadi bangsa yang memiliki kelas menengah ekonomi semakin banyak, karena semakin banyak dan kuat kelas menengah ekonomi bangsa kita maka kehidupan politik, berbangsa dan bernegara kita pun akan semakin lebih baik.
Kedua, Tingkat pendidikan yang tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental selain kekuatan ekonomi dalam menjaga dan mengawal demokrasi di sebuah bangsa. Semakin tinggi rata-rata penddidikan yang dimiliki oleh sebuah bangsa, maka semakin tinggi juga integritas, wawasan, karakter, reputasi dan tanggungjawab yang dimiliki.
Ketiga, Besar dan beragamnya sektor swasta. Sektor swasta dalam sebuah bangsa merupakan bandul penyeimbang dalam roda perjalanan sebuah bangsa. Semakin kuat dan beragam sektor swasta yang ada dalam sebuah bangsa, maka akan semakin kuat “bergainingnya” dalam merawat kesehatan sebuah bangsa. Sektor swasta yang kuat, akan menjadi vektor bagi kedaulatan dan kemakmuran bangsa.
Keempat, Adanya harmonisasi antar Partai Politik. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah.
Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, harmonisasi antar partai politik menjadi sangat perlu untuk menyelematkan demokrasi.
Kelima, Hilangnya Demagog Politik. Ujian demokrasi yang dialami oleh bangsa kita memang menjadi suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, kenapa demikian? Sebab Indonesia sebagai negara yang terhimpun dari beragam pulau, suku, agama, ras, golongan, kepercayaa dan bahasa, tentu menjadi sangat riskan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, apabila bara politik dalam bingkai demokrasi ini tidak dimanajemeni dengan baik.
Peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini seolah membuka tabir bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang adanya ancaman demokrasi bernama “Demagog Politik.” Istilah demagog yang berasal dari bahasa Yunani tersebut memiliki arti Pemimpin penggerak politik yang pandai mempengaruhi dan menghasut masyarakat untuk tujuan-tujuan kekuasaannya.
Mereka seolah-olah memiliki kegiatan dan aktivitas yang memperjuangkan rakyat, menjadi penghubung lidah bagi problematika bangsa, namun pada hakekatnya mereka sedang memupuk pundi-pundi kekuasaan untuk kedigdayaan politik mereka, agar mereka bisa mengatur semua, agar mereka bisa mengendalikan semua yang ada di sistem pemerintahan dan negara ini.
Menyelamatkan demokrasi, mungkin merupakan kalimat yang tepat yang harus menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan dan mengawalnya. Demokrasi yang yang disepakati sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dalam menentukan nasibnya ini harus benar-benar menjadi agenda yang mempresentasikan keadilan dan kemakmuran rakyat. Demokrasi yang sering disebut sebagai “rule by the people”, yang oleh Abraham Licoln diterjemahkan sebagai Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini sebagai penegas bahwa dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi. (*)
