Politik bukan hanya ‘’Siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana.” Menurut Harold Lasweel, namun politik ialah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Gencarnya Komunikasi politik antar parpol menjelang pemilihan Presiden tahun 2024 terus berlanjut.
Parpol berusaha untuk mewujudkan peluang terbaik, terutama figur politik yang diusung bisa sama-sama disepakati dan menjadi bakal calon Presiden atau wakil presiden, sekaligus bisa memenangi hati masyarakat.
Terbukti dengan adanya pertemuan antara ketua umum parpol yang dilaksanakan pada, Selasa (2/5/2023) lalu yang bertempat di Istana Negara. Berlanjut pada hari, Rabu (3/5/2023) ketua umum partai Golkar Airlangga Hartanto bertemu dengan ketua umum partai kebangkitan bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Senayan Jakarta pusat.
Berbagai pertemuan itu menunjukkan dengan gamblang betapa parpol memperlihatkan pragmatisme dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya untuk melanggengkan kekuasaanya. Berbagai macam sodoran kompensasi dilakukan supaya koalisi terbentuk serta saling bersepakat untuk mendukung antar partai.
Kompensasi bisa berupa politik balas budi antar partai karena sudah saling mendukung pada pemilu sebelumnya atau bisa saja yang dibicarakan ialah jabatan posisi menteri dan kekuasaan lainnya jika ingin mendapatkan dukungan. Hal itu bisa saja terjadi jika meninjau dari arah koalisi parpol yang tak kunjung jelas sampai saat ini.
Fenomena tersebut bisa terlihat dengan adanya deklarasi calon Presiden oleh partai persatuan pembangunan (PPP) terhadap bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Deklarasi itu memunculkan anomali karena PPP tergabung dengan koalisi Indonesia bersatu (KIB) yang di dalamnya terdapat partai Golkar dan partai Amanat Nasiona (PAN) yang belum menentukan calon Presiden.
Rangkaian peristiwa yang diperlihatkan oleh ketua umum parpol menunjukkan, jika penyamaan visi dan misi bersama untuk membangun Indonesia belum terjalin kesepakatan bersama. Lantaran tolak ukur terbentuknya koalisi bukan penyamaan visi dan misi membangun Indonesia sejahtera, melainkan kepentingan pragmatis antar partai yang harus sama-sama disepakati.
Persoalan lain dalam pembentukan koalisi harus menemukan sosok kandidat yang bisa mempengaruhi coattail effects. Sehingga kemampuan kandidat untuk membawa kemenangan parpol pada perhelatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi salah satu kunci kemenangan parpol.
Sejumlah literatur beranggapan jika pembentukan koalisi dalam sistem presidensil lebih sulit dibandingkan dengan parlementer. Aleman dan Tsebelis beranggapan, jika Presiden tidak perlu membentuk mayoritas koalisi di legislatif karena basis dukungannya berbeda dengan parlemen. Dalam sistem presidensial terdapat beberapa pilihan, di antaranya dapat membentuk kabinet multipartai dan tetap bisa memegang kendali eksekutif.
Terdapat berbagai macam asumsi koalisi parpol terbentuk di Indonesia, para politisi bergabung dengan koalisi bisa ditengarai oleh keinginan untuk mengejar jabatan (office-seeking). Di sisi lain, motivasi bergabung dengan koalisi karena ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah, asumsi ini biasanya dikenal dengan policy seeking. Dari asumsi tersebut, di Indonesia pembentukan koalisi termotivasi karena ingin berkuasa dan mempengaruhi kebijakan demi mewujudkan kepentingan golongan tertentu.
Kehilangan batas idiologi antar partai
Hilangnya batas idiologi antar partai bisa terlihat dari beberapa faktor. Akan tetapi sebelum menjelaskan batasan idiologi antar partai, konsep Sartori bisa dijadikan pijakan untuk membedah seperti apa perjalana parpol di Indonesia. Sistem kepartaian bisa dimaknai sebagai sistem interaksi yang bersumber pada persaingan antar partai politik.
Pola-pola interaksi atau tipologi antar partai terdapat dua kriteria utama sebagai pisau analisis sistem kepartaian. Pertama, menghitung jumlah partai yang dianggap relevan. Kedua, jarak idiologis antar parpol. Dalam hal jumlah partai, terdapat konsep penyaring, gagasan ini bisa dilihat dari koalisi dan potensi mengintimidasi secara politik (blackmail).
Lepas dari ukurannya, suatu partai akan berkoalisi jika berada di posisi yang menentukan terbentuknya koalisi dan memiliki kemungkinan menjelma menjadi salah satu mayoritas di pemerintahan. Sedangkan suatu partai akan melakukan intimidasi manakala memiliki kekuatan memaksa sehingga keberadaannya mempengaruhi persaingan antar partai.
Demi memelihara dukungan elektoral, terdapat gambaran yang menunjukkan dilema yang dihadapi parpol, demi mempertahankan dukungan elektoralnya dalam perhelatan pemilu, suatu partai mungkin bisa mengorbankan salah satu tujuannya, di antaranya dengan memilih setia kebijakan yang sudah digagas di partai atau memilih mendapatkan jabatan di kabinet dengan konsekuensi tidak bisa memegang teguh idiologi dan kebijakannya.
Dilema tersebut muncul ketika parpol membutuhkan mitra koalisi saat pembentukan pemerintahan. Akan tetapi calon mitra tidak memiliki idiologi yang sama, sehingga mengeliminasi idiologi dan programatis arah kebijakan partai yang telah digagas. Dengan demikian, dalam dunia nyata jenis arena persaingan politik bisa mengubah perilaku parpol dimanapun persaingan berada.
Penjelasan demikian memberikan dua pelajaran. Pertama, parpol berinteraksi di berbagai arena politik. Kedua, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan kuntungan yang berbeda di setiap arena pertarungan politik dan membuat perilaku partai politik menjadi lebih realistis serta pragmatis.
Setelah melihat konsep arena persaingan antar partai dan dikontekstualisasikan dengan dinamika komunikasi politik yang dibangun untuk mewujudkan koalisi partai di Indonesia, maka secara tidak langsung sudah berganti kepada arena pragmatisme politik atau disebut sebagai politik kartel.
Di sisi lain, kartelisasi bisa didefinisikan sebagai situasi dimana partai politik memilih untuk menaruh perbedaan idiologi dan programatis demi mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan, dibandingkan harus tetap mempertahankan idiologi dan gagasan program yang sudah melekat dan menjadi ciri khas dari partai tersebut.
Maka, salah satu solusi dari situasi yang rumit demikian, harus ada kontrol dari masyarakat, supaya dilakukan penawaran ide yang lebih kongrit untuk menyelesaikan beragam permasalahan.
Walaupun oposisi di pemerintahan sudah tidak ada lagi, jika kontrol publik dilakukan, secara tidak langsung akan terjadi revolusi paradigma politik dan tercipta iklim perjuangan gagasan, nilai serta idiologi tanpa harus menghilangkan identitas dari suatu partai. (*/mpm)
