MALANG POSCO MEDIA – Pemkot Malang dan jajaran perangkat di bawahnya perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman aktivitas terorisme. Pasalnya mekanisme pengawasan kependudukan saat ini diakui kurang menyentuh luas.
Tidak lagi diberlakukannya proses kepengurusan surat-surat kependudukan melalui RT/RW menjadi celah kelemahan tersebut. Ini diakui oleh Wali Kota Malang Drs H Sutiaji, Kamis (25/5) kemarin saat ditanya mengenai kejadian penangkapan terduga teroris di Kelurahan Kotalama belum lama ini.
“Ini kelemahannya. Goalnya kan ada kemudahan pengurusan administrasi di tingkat terkecil. Kalau dulu kan ngurusnya harus dari RT/ RW dulu, kalau sekarang ndak. Jadi pengawasan kalau ada orang keluar/ pindah dan masuk jadi susah diketahuinya,” tegas Sutiaji.
Ia menngakui sempat membahas dan mempertanyakan mekanisme kepengurusan kependudukan baru tersebut pada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri di beberapa kesempatan. Akan tetapi masih tidak berdaya, dan kebijakan ini tetap dijalankan hingga saat ini.
Saat diminta tanggapan apakah Pemkot Malang kecolongan, Sutiaji menekankan hal tersebut tidaklah tepat. Antisipasi dan pencegahan akan aksi terorisme selalu dilakukan perangkat daerah bersama dengan jajaran samping lainnya. Menurutnya, saat ini keberadaan teroris terbilang semakin cerdik sehingga sulit dideteksi oleh keamanan setempat. Meski begitu hal ini menjadi pembelajaran besar.
“Bukan berarti kecolongan, artinya kita harus semakin waspada semuanya. Mohon maaf, ya penjaga keamanan dengan orang (teroris) itu lebih cerdikan mereka. Jadi mereka itu modelnya sekarang luar biasa susah dideteksi. Tapi soal ini saya sudah menyampaikan di kegiatan yang dilaksanakan Bakesbangpol, ciri-cirinya seperti apa, dan ini harus semuanya gayung bersambut awasi,” papar Sutiaji.
Ke depan perangkat wilayah seperti Ketua RT/ RW akan kembali diinstruksikan untuk waspada. Terlebih atas penduduk di wilayahnya masing-masing. Didatangi atau diawasi dengan diperhatikan jika ada penduduk baru yang datang.
Selanjutnya, Pemkot Malang akan kembali menguatkan keamanan dengan jajaran samping, TNI dan Polri. Untuk kerap memberi sosalisasi pada perangkat wlayah, dan penduduk secara luas.
“Ini menjadi perhatian bagi kita semua, Malang itu memang menarik, apapun ada, banyak mengundang perhatian. Ini kita tidak boleh lengah. Saya sudah sering mengingatkan meskipun di zona aman, jangan pernah lengah. Tingkatkan kewaspadaan,” pungkas Sutiaji.
Seperti diberitakan sebelumnya, terduga teroris berinisial, YR ditangkap pada, Selasa (23/5/) lalu di Kawasan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. YR merupakan pria asal Surabaya yang beralamat di Jl. Dupak Sidorukun Gang 6 Krembangan.
Menurut informasi yang dihimpun, YR merupakan seorang karyawan dan pedagang roti yang dimiliki oleh pengasuh Ponpes Putri Huurun ‘Inn di Jl. Labu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
Terkait kejadian ini, Pemkot Malang didorong untuk memberi tugas fungsi lebih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang. Tujuannya agar perangkat wilayah seperti ketua RT/ RW lebih awas akan aktivitas penduduknya masing-masing.
Ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Rahman Nurmala. Saat dimintai tanggapannya, ia menjelaskan karena mekanisme baru, Dispendukcapil Kota Malang memiliki tanggungjawab memberi laporan perodik kependudukan.
“Sebetulnya ada, jadi dispenduk memberi laporan berapa orang pindah, masuk ke masing-masing wilayah secara detail. Tapi perlu diperhatikan dan digencarkan lagi. Agar hal-hal seperti aktivitas terorisme bisa diawasi sejak dini,” tegas Nurmala.
Politisi Golkar ini mengatakan perlu dilakukan lebih pertemuan-pertemuan antar camat ke lurah, lurah ke perangkat RT/ RW dan seterusnya. Khusus untuk mencermati data-data kependudukan.
Menurutnya perangkat wilayah seperti RT/ RW bisa melakukan pengawasan berdasarkan data yang diberikan Dispendukcapil Kota Malang. Karena saat ini pengurusan adimisntrasi tidak lagi melalui RT/ RW.
Untuk itulah perlu dikuatkan lagi koordinasi-koordinasi data kependudukan secara rutin. “Ya jadi nanti perangkat RT/ RW bisa tahu. Mana penduduk barunya, dimana. Bisa didatangi. Kalau yang jarang sosialisasi bisa diperhatikan dan sebagainya. Ini bisa jadi upaya antisipasi,” pungkas Nurmala. (ica/lim)
