SURABAYA – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan dengan The UK Prime Minister’s Trade Envoy to Indonesia, Malaysia, Philippines, and the ASEAN Economic Community, Richard Graham MP di Surabaya, Selasa (6/6).
Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah mendiskusikan potensi kerjasama Britania Raya dengan Jatim dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi serta energi baru terbarukan.
Khofifah menyampaikan, Jatim merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, yakni 40,6 juta berdasarkan sensus penduduk 2020. Di sektor perdagangan, Jatim memiliki resonansi yang kuat terhadap 20 provinsi, terutama di Indonesia Timur.
“Di Indonesia Timur, hampir 80% logistiknya disupport oleh Jatim. Karena produksi padi di Jatim terbesar diantara semua provinsi di Indonesia dan populasi sapi di Jatim terbanyak diantara semua provinsi di Indonesia,” ujarnya,
Posisi Jatim terhadap provinsi lain kian strategis didukung keberadaan jalur tol laut. Dari 32 jalur tol laut di Indonesia, 27 di antaranya dari Surabaya. Sehingga, transportasi logistik laut khususnya ke Indonesia Timur menjadi lebih efektif dan lebih murah.
“Jatim juga menjadi satu-satunya provinsi yang diberikan wewenang untuk mengelola pelabuhan dan bandara. Yaitu Bandara di Malang dan pelabuhan di Probolinggo. Jadi keputusan Mr. Richard datang ke sini dan bertemu kami sudah sangat tepat,” ungkapnya.
Sementara itu, Richard Graham mengatakan bahwa dirinya memang mengharapkan kerjasama kuat UK-Jatim dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, energi baru terbarukan dan sektor industri perdagangan.
“Kami menginginkan hubungan yang semakin mendalam. Serta program perencanaan kemitraan transisi energi dan pembiayaan khusus untuk pembangunan proyek energi terbarukan. Termasuk PLN untuk tenaga surya,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, CEO Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari David Santoso mengatakan, terkait hubungan pendidikan antara Jatim-UK, KEK Singhasari ke depannya akan menjadi hub pendidikan untuk alumni UK. Hal ini juga telah dikomunikasikan dengan pihak King’s College.
Dimana, yang menjadi fokus dari King’s College mencakup 4 hal. Diantaranya yakni, regulasi, infrastruktur, market, dan kolaborator.
“Beberapa hal ini ada sebagian yang masih dikaji. Tapi dari pemerintah sudah men-setup agar King’s College terakomodir dengan baik,” ungkap David. (has)
