MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pedagang Pasar Besar Malang (PBM) yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) mendesak Pemkot Malang untuk melakukan perbaikan pasar. Harapannya pasar yang mulai pulih dan ramai dapat lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli.
Karena itu, dalam waktu dekat pengurus Hippama akan melayangkan surat kepada Pemkot Malang. Agar perbaikan yang dilakukan menggunakan dana APBD, bukan pihak ketiga atau investor. Apalagi, perjanjian kerjasama pengelolaan PBM dengan Matahari juga sudah diputus bersama.
“Ada statement dinas yang kurang enak dan tidak etis. Seperti menyatakan bahwa kondisi Pasar Besar sudah sepi, warga tidak mau datang dan sebagainya. Padahal di sini masih ramai, pasarnya ramai kok dibilang tidak ramai,” tegas Sekretaris Hippama Zainul Arifin kepada Malang Posco Media, Jumat (14/7) kemarin.
Saat ini Hippama tengah menyusun isi pernyataan sikap tersebut dan akan segera mengumumkannya setelah dimantapkan bersama. Hal ini juga dilakukan agar situasi dan stigma negatif akan PBM yang sudah sepi, tidak tersebar luas dan mengkhawatirkan pedagang lainnya.
Juga pada pembeli, Zainul menegaskan sesuai apa yang diutarakan dalam audiensi dengan anggota DPRD Kota Malang belum lama ini, pedagang PBM yang tergabung dalam Hippama menginginkan adanya perbaikan.
“Sesuai yang akan direkomendasikan DPRD, agar ada anggaran perbaikan kecil yang dibutuhkan di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD nantinya,” tambahnya.
Sesuai rekom DPR untuk dimasukkan dalam PAK, untuk perbaikan kecil dengan menggunakan APBD. Dan pihaknya tetap menolak adanya renovasi total yang sebelumnya direncanakan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Zainul mengatakan saat ini kondisi kegiatan jual-beli di PBM sudah mulai pulih. Warga sudah kembali berdatangan dan ramai berkunjung lagi ke PBM.
“Biarkan ramai seperti ini, kondisi kita sudah mulai pulih. Biarkan pedagang juga berjualan memulihkan kondisinya,” tegas Zainul.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kadiskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menegaskan belum ada lanjutan terbaru dari Kementerian mengenai revitalisasi PBM. Diketahui revitalisasi PBM juga tidak masuk dalam kegiatan/program strategis KemenPUPR. (ica/aim)