Didemo Persoalan PBID, Bupati Angkat Bicara
MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Puluhan mahasiswa mendatangi Kantor Bupati Malang di Jalan Panji, Penarukan, Kepanjen, kemarin siang. Mereka berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Malang yang mempertanyakan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan.
Bupati Malang, HM Sanusi yang menemui para pengunjuk rasa ini pun angkat bicara terkait penonaktifan peserta PBID BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang itu. “Penonaktifan itu harus dilakukan agar sesuai aturan,” tegasnya. Mantan Wakil Bupati Malang itu juga menambahkan, saat ini proses verifikasi masih dilakukan bersama Dinsos dan BPS.
Menurutnya, sesuai data awal di anggaran Pemkab Malang tentang Kesehatan, setiap bulan hanya Rp 6 miliar. “Ketika melebihi dari Rp 6 miliar, lalu ada akses 660 ribu orang dari BPJS dengan beban APBD Pemkab Malang perbulan Rp 25 miliar, tentu saya hentikan. Saya minta data BPJS harus sesuai data awal,” ungkapnya.
Ditegaskan Sanusi, apa yang Pemkab Malang lakukan, tidak ada yang main-main. “Ketika terjadi akses dari BPJS yang melebihi aturan di APBD kita, maka saya sebagai penanggung jawab anggaran tetap keliru. 660 ribu orang itu, belum tentu sakit semua. Maka sekarang, kita jamin yang sakit saja. Itu baru adil menurut saya,” tegas dia.
Penegasan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang itu pun disambut aplaus para pendemo. Sanusi bahkan mengajak mahasiswa, untuk bersama mengawal persoalan BPJS Kesehatan. “Kita ini satu dalam barisan. Intinya memberi manfaat pada sesamannya. Mari kita bermanfaat untuk sesama,” paparnya.
Dia berencana, akan memanggil BPJS Kesehatan untuk melakukan kesepakatan. “Kalau sudah disepakati sesuai data kemiskinan kita, sesuai anggaran APBD kita, langsung kita aktifkan kembali semuanya. Saya harus mengambil langkah, bahwa masyarakat tidak mampu yang sakit harus tetap ditangani,” janji pria asal Gondanglegi itu. (tyo/mar)
