MALANG POSCO MEDIA – Presiden RI Joko Widodo mengaku sedih karena kebebasan dan demokrasi yang menjadi hak warga negara justru dilampiaskan dengan kedengkian dan fitnah terhadap dirinya.
“Yang membuat saya sedih, budaya santun, budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah,” kata Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Mengawali pidatonya itu, Jokowi menyinggung bahwa saat ini negara sedang memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
Jokowi pun menyinggung foto dirinya sudah banyak terpampang di baliho, mulai tingkat kabupaten hingga provinsi. Namun, foto dia itu pun tidak sendirian, melainkan disandingkan dengan bakal calon presiden.
Jokowi mengatakan bahwa boleh-boleh saja tokoh-tokoh bakal capres memampang foto mereka bersama dirinya. Namun, dia juga merasa posisinya sebagai orang nomor satu di Indonesia itu tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang.
Dia menambahkan ada tanggung jawab besar yang harus dia emban karena banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.
Dengan adanya media sosial, Jokowi mengatakan apa pun bisa sampai ke dirinya, mulai dari masalah rakyat hingga kemarahan, makian, dan fitnah terkait dirinya. Semua itu bisa dengan mudah disampaikan lewat media sosial.
“Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya, ndak apa, sebagai pribadi, saya menerima saja,” kata Jokowi.
Namun demikian, dia menghargai bahwa tidak semua masyarakat bertindak demikian. Mayoritas masyarakat, menurut Jokowi, bahkan kecewa dengan makian yang disebut dengan polusi budaya tersebut.
“Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik,” ujar Jokowi.
Selain itu Presiden Joko Widodo mengetahui dirinya kerap disebut sebagai ‘Pak Lurah’ dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.
“Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya ‘Belum ada arahan (dari) Pak Lurah’,” kata Jokowi.
Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan “Pak Lurah” tersebut. “Siapa ‘Pak Lurah’ ini? Sedikit-sedikit kok ‘Pak Lurah’. Belakangan saya tahu, yang dimaksud ‘Pak Lurah’ itu ternyata saya,” kata Jokowi.
Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya bukan “Pak Lurah”, melainkan presiden Republik Indonesia. Dia menegaskan pula bahwa dia bukanlah ketua umum suatu partai politik.
“Ternyata ‘Pak Lurah’ itu kode; tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” tegasnya.
Jokowi pun menekankan penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan darinya. “Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang ‘Pak Lurah’, bukan wewenang ‘Pak Lurah’, sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” katanya.
Dia lalu mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu menjaga mental agar bisa melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa, dan menuju Indonesia Emas 2045. (ntr/bua)
