DPKP Terendah Di Angka 8,1 Persen
MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Realisasi belanja APBD Kota Batu tahun 2023 per 11 Agustus masih berada di bawah 50 persen. Dari data realisasi APBD Kota Batu hingga 11 Agustus 2023, realisasi belanja masih mencapai 41,1 persen atau Rp 462 miliar dari anggaran belanja Rp 1,1 triliun.
Dari total realisasi anggaran belanja tersebut, tiga OPD memiliki serapan paling rendah. Yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Bakesbangpol dan Dinas Tenaga Kerja. Rinciannya DPKP dari anggaran Rp 71,4 miliar masih terealisasi 8,3 persen atau Rp 5,9 miliar, Bakesbangpol dari anggaran Rp 41,9 miliar terealisasi 15,11 persen atau Rp 6,3 miliar dan Dinas Tenaga Kerja dari anggaran Rp 10,6 miliar terealisasi 20,9 persen atau Rp 2,2 miliar.
Sekda Kota Batu, Zadim Effisiensi mengatakan, bila belum maksimalnya serapan belanja karena banyak program prioritas yang masih dalam tahap lelang dan proses pengerjaan. “Belum maksimalnya belanja OPD karena program-program prioritas sudah selesai lelang dan proses pengerjaan. Terutama pekerjaan fisik di OPD, seperti Dinas Perumahan (DPKP),” kata Zadim kepada Malang Posco Media, kemarin.
Ia mencontohkan, beberapa program prioritas yang sedang berjalan adalah pembangunan tahap II SMPN 7 Dadaprejo yang tengah berjalan. Karena masih berjalan secara tidak langsung pembayaran dilakukan bertahap dan berpengaruh terhadap realisasi belanja.
Sementara itu, disampaikan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Bangun Yulianto mengatakan, saat ini proyek besar di DPKP sudah mulai berjalan. Salah satunya pembangunan tahap II SMP Negeri 7 Batu. “Untuk pembangunan Tahap II SMPN 7 Kota Batu sudah mulai berjalan sejak Juli lalu. Dengan pembangunan meliputi 3 Ruang Kelas Baru (RKB), 1 gedung laboratorium dan 1 lapangan basket,” paparnya.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan lelang pembangunan tahap II SMPN 7 Kota Batu dimenangkan PT. Pundi Kencana Makmur asal Surabaya dengan kontrak (penawaran, red.) Rp 6,4 miliar dari pagu Rp 6,6 miliar. Selanjutnya pembangunan kios unggas dan daging di Pasar Induk yang sedang berjalan. Untuk anggaran kios unggas memiliki nilai kontrak Rp 945 juta dari lelang awal Rp 1,1 miliar.
“Karena program fisik sedang berjalan maka pembayaran dilakukan secara termin. Sehingga serapan belanja masih rendah. Tapi yang jelas dengan berjalannya program-program prioritas kami pastikan serapan belanja bisa maksimal nantinya,” tandas Bangun. (eri/udi)
