MALANG POSCO MEDIA – Pemkot Malang tetap tidak berani mengambil langkah khusus terkait kelanjutan nasib Pasar Blimbing. Bahkan untuk mengucurkan dana pemeliharaan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, Pemkot Malang tak berani karena masih terikat PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan pihak ketiga.
Ini ditegaskan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji saat dikonfirmasi, Senin (28/8) usai sidang paripurna pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2023. Ia khawatir jika APBD Kota Malang masuk akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ndak bisa itu nanti bisa jadi temuan BPK,” papar Sutiaji.
Ia menjelaskan hal ini sudah pernah dikonsultasikan langsung ke BPK RI. Dan mendapat jawaban bahwa APBD Kota Malang tidak bisa masuk mengintervensi. Dikarenakan adanya PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan pihak ketiga yang masih belum selesai.
Untuk itu Sutiaji menyampaikan anggaran APBD Kota Malang tidak bisa dimanfaatkan untuk melakukan perawatan di Pasar Blimbing. Sementara untuk kelanjutan dengan pihak ketiga yakni PT KIS, rencana akuisisinya pun masih belum jelas.
“Yang untuk akuisisi masih samar-samar,” papar Sutiaji menerangkan bahwa belum ada kepastian siapakah investor baru yang mau mengakuisisi PT KIS melanjutkan revitalisasi Pasar Blimbing.
Pembahasan soal Pasar Blimbing ini juga menjadi bahasan dalam forum paripurna kemarin (28/8). Beberapa fraksi DPRD Kota Malang menanyakan bagaiamana nasib-nasib revitalisasi pasar-pasar rakyat yang masih terhenti.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menegaskan DPRD Kota Malang akan bertindak. Khusus untuk memperjuangkan nasib pedagang Pasar Blimbing. Pasalnya legislatif meyakini ada argumen yang bisa dibawa untuk meyakinkan BPK bahwa APBD Kota Malang bisa dikucurkan untuk membantu perawatan Pasar Blimbing.
“Saya akan minta lagi Komisi B untuk urus ini. Kami minta (Komisi B, red) untuk datang langsung ke BPK RI dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kita mau tegaskan dan berargumen karena itu (Pasar Blimbing) masih aset kita,” tegas Made kemarin usai forum paripurna.
Menurut Made, ada beberapa alasan mengapa Pemkot Malang bisa mengeluarkan anggaran perawatan untuk Pasar Blimbing. Selain karena masih menjadi aset Pemkot Malang, Pasar Blimbing juga menjadi aset pemda yang pengerjaan proyeknya tidak kunjung dikerjakan oleh pihak ketiga.
Tidak itu saja, kebutuhan masyarakat akan perawatan Pasar Blimbing juga butuh diutamakan. Karena kondisi darurat dan butuh perbaikan, maka Made meyakini BPK maupun BPKP bisa mempertimbangkan hal tersebut. “Sudah, kita langsung datangi BPK dan BPKP saja. Nanti teman-teman Komisi B yang beragumen di sana. Masyarakat harus diutamakan,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pansus Pasar DPRD Kota Malang Arief Wahyudi. Ia menjelaskan ada alasan kuat yang akan dibawa DPRD Kota Malang untuk beragumen saat mendatangi BPK nantinya, terkait masalah Pasar Blimbing.
“Jadi itu masih aset milik pemda. Aset (status aset, red) akan berpindah baru ketika relokasi berjalan. Sampai saat ini kan relokasi belum. Karena itulah pasar itu masih asetnya pemkot. Argumen hukum ini yang akan kita bawa nanti,” tegas Arief.
Politisi PKB ini menyampaikan dikarenakan proses relokasi belum dilakukan dan pasar masih menjadi aset pemda maka anggaran bisa dikucurkan Pemkot Malang. Paling tidak anggaran untuk perawatan yang ditaksir senilai Rp 200 juta saja untuk perbaikan pagar dan beberapa area yang rusak.
Selama ini, pedagang pasar mengumpulkan sendiri (swadaya) untuk memperbaiki apa-apa saja yang rusak di pasar tersebut. Hal ini sangat miris, lanjut Arief, karena Pemkot Malang tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena alasan terikat PKS.
“Tapi ini secepatnya kita akan ke sana (ke BPK dan BPKP). Jika nutut sebelum PAK ini, tapi jika nggak nutut tetap saja kita anggaran di PAK 2023 untuk anggaran perawatan Pasar Blimbing. Secepatnya kita akan ke sana,” pungkas Arief.(ica/lim)
