Presiden Joko Widodo menyinggung pentingnya menjaga aset digital karena dapat berdampak pada sektor politik, termasuk mempengaruhi siapa yang akan terpilih menjadi presiden pada 2029 mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada peserta PPSA XXIV dan alumni PPRA LXV Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023) lalu. Era big data saat ini menjadikan kuasa data digital menjadi sangat powerful dalam beragam kepentingan, termasuk untuk urusan politik.
Data digital telah mengubah cara politik dilakukan, mulai dari kampanye hingga pengambilan keputusan politik, dan telah menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam dunia politik. Data digital juga dapat digunakan dalam manipulasi politik. Manipulasi politik menggunakan berbagai metode dan strategi untuk mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan politik. Saat ini data digital memiliki pengaruh yang signifikan pada pilihan politik seseorang.
Semua bentuk manipulasi politik yang melibatkan data digital adalah masalah serius karena dapat merusak proses demokratis dan kepercayaan publik dalam sistem politik. Oleh karena itu, penting bagi otoritas dan pemilih untuk selalu waspada terhadap upaya-upaya manipulasi semacam itu dan untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses politik. Melindungi data digital pribadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi.
Data sangat erat kaitannya dengan kuasa. Saat ini, semua orang sedang berebut untuk menguasai data digital. Data digital memiliki kaitan yang erat dengan politik dalam beberapa cara, misalnya untuk kampanye politik, penggalangan dana, penelitian, survei dan analisis politik, algoritma media sosial, pemilihan dan pemungutan suara, serta pengawasan dalam proses-proses politik yang lain.
The New Oil
Data adalah tambang minyak baru (data is the new oil). Bahkan data bisa lebih berharga dari minyak (oil). Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa data yang akurat adalah kekayaan baru yang sangat berharga saat ini, bahkan nilainya bisa lebih berharga dari pada minyak. Data bisa sangat berarti dalam perencanaan pembangunan. Maka, beragam data masyarakat menjadi hal yang sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan sebuah program pembangunan.
Semua jenis data menjadi hal yang sangat berharga saat ini. Sebut saja data tentang pengguna smartphone di Indonesia. Data berupa identitas pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga super penting. Data terkait penduduk miskin penerima bantuan pemerintah juga menjadi data yang penting agar tak terjadi pemberian bantuan yang salah sasaran. Dalam banyak kasus, kehadiran data menjadi unsur kunci keberhasilan sebuah program.
Di sisi lain, data juga bisa bermakna menjadi sumber tambang seperti tambang minyak bagi mereka yang akan menggunakan data tersebut untuk kepentingan bisnis dan untuk tujuan politik. Data menjadi aset bisnis yang super mahal saat ini, demikian pula dalam dunia politik.
Banyak contoh kasus permainan politik yang bersumber dari penyalagunaan data personal. Kasus bocornya data pengguna media sosial yang sempat heboh dalam skandal Cambridge Analityca saat Donald Trump ikut kontestasi berebut kursi Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu merupakan contoh bahwa data bisa super penting dalam mendukung kepentingan politik.
Bocornya data pemilik seluler di Indonesia juga menjadi new oil bagi pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal. Beberapa pinjol ilegal ternyata ada yang menggunakan personal data masyarakat untuk melancarkan aksi jahatnya. Data berupa nomor kontak telah digunakan oleh sejumlah layanan pinjol untuk meneror orang dengan dalih mereka telah menunggak membayar tagihan pinjol. Aneka kejahatan muncul memanfaatkan data personal yang ditambang di ruang digital.
Risiko kebocoran data pribadi sangat tinggi. Apalagi di Indonesia belum memiliki regulasi perlindungan data pribadi. Imbasnya, banyak perusahaan atau pemerintah kesulitan memilah data mana yang dapat dimanfaatkan dan perlu dilindungi. Kebocoran data juga gampang terjadi karena data memiliki nilai jual yang tinggi terutama untuk kepentingan bisnis dan keperluan strategis lainnya.
Perlindungan Data Digital
Kebocoran data sangat rentan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu demi kepentingan bisnis hingga politik. Seperti banyak dialami oleh pengguna telepon seluler di Indonesia yang tiba-tiba mendapat pesan lewat SMS atau WhatsApp berisi tawaran pinjaman online, penipuan, hingga banyak orang tiba-tiba ditelepon seseorang yang menawarkan kartu kredit atau aneka produk lain. Ini membuktikan bahwa sejumlah data pribadi penguna ponsel telah bocor dan disalahgunakan orang lain.
Untuk itu perlindungan pada keamanan data pribadi sudah mendesak saat ini. Butuh regulasi yang mampu mengatasi masalah ini. Selain itu kemampuan masyarakat agar cerdas bermedia menjadi penting. Kecakapan literasi media dan melek teknologi masyarakat perlu terus dibangun agar tak dengan gampang mengumbar data pribadi, terutama melalui beragam platform media sosial.
Ketika pemerintah saat ini menggerakkan pertumbuhan ekonomi digital, perlu dibarengi upaya perlindungan terhadap ruang interaksi digital yang aman dan perlindungan data pribadi. Perlindungan data ini penting sebagai jaminan bagi hak dasar warga negara. Tanpa upaya perlindungan data pribadi yang akurat maka interaksi komunikasi digital akan banyak memicu persoalan terkait penyalagunaan data personal.
Masyarakat awam perlu waspada dalam menjaga data pribadiya dengan melakukan cara-cara sederhana misalnya mengganti password secara berkala, menggunakan password dari gabungan nomor, huruf kapital, simbol, agar tak mudah ditebak, menghindari link mencurigakan di emaildan SMS. Sebab linktersebut bisa saja berupa tautan palsu berupa phising, menggunakan software yang legal, menghindari koneksi Wi-Fi di sembarang tempat, dan tak gampang memberi data pribadi kepada orang lain.
Dalam sejumlah kasus, kebocoran data pribadi telah dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab untuk ditambang dan digunakan untuk kepentingan bisnis dan politik. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kominfo bertanggungjawab untuk melindungi dan menjaga data pribadi masyarakat. Kasus bocornya data pribadi harus menjadi momentum bagi para penyelenggara negara untuk serius memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.(*)
