MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pengentasan kemiskinan makin dikencangkan di Kota Malang. Setelah badai pandemi menerjang hingga meningkatkan angka kemiskinan di Kota Malang, Pemkot Malang optimis angka itu terus menurun dengan segala program yang kini digencarkan.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan angka kemiskinan Kota Malang merupakan terendah kedua se-Jawa Timur. Berdasarkan data BPS tahun 2022 angka kemiskinan di Kota Malang sebesar 4,37 persen dan di tahun 2023 sukses turun sebesar 0,11 persen menjadi 4,26 persen. Ia berharap, angka kemiskinan ditargetkan terus turun hingga seperti sebelum pandemi, yakni 4,07 persen.
“Ini kalau kita sandingkan dengan jumlah kepala keluarga, kurang lebih 8.000 kepala keluarga. Ini bagus, dalam satu dekade Kota Malang dapat menurunkan angka kemiskinan. Ini sudah termasuk keberhasilan walaupun belum sesuai dengan kondisi kemiskinan pada saat sebelum Pandemi sekitar 4,07. Tapi ini sudah sebuah prestasi sendiri terkait penurunan angka kemiskinan,” terang Wahyu, dalam kegiatan Musyawarah Kelurahan di Hotel Aria Gajayana, Selasa (24/10) kemarin.
Bertepatan saat kegiatan Musyawarah Kelurahan itulah, semua lurah dan camat se Kota Malang hadir saat itu, Wahyu mengajak agar semuanya bergerak mengentaskan kemiskinan. Ia meminta agar ada pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
“DTKS ini harus update dan untuk mendapatkan data akurat berangkatnya dari level kelurahan. Bottom up ini data yang sangat kita perlukan. Karena data dari lapangan melalui kelurahan ini menjadi hal yang penting, untuk mendeteksi lebih dini sehingga bisa kita wadahi dan akomodir,” jelasnya.
Menurut Wahyu, data yang akurat akan menjadikan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Saat ini Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menggunakan DTKS sebagai data induk dan data dasar yang digunakan pemerintah dalam melakukan intervensi permasalahan sosial utamanya penanganan kemiskinan.
“Untuk meningkatkan intervensi, perlu ada perbaikan aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Salah satunya menyusun database kesejahteraan sosial yang berbasis by name, by address, by NIK dan by need. Sehingga semua upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Malang lebih tepat sasaran,” papar Wahyu.
Wahyu juga menyampaikan pengentasan kemiskinan menjadi bagian amanahnya sebagai Penjabat wali Kota Malang. Karenanya ia berkomitmen untuk mengawal pengentasan kemiskinan tersebut.
“Ini menjadi starting point bagi saya. Karena penanganan kemiskinan ini menjadi salah satu tugas yang harus saya implementasikan, selain stunting, peningkatan pelayanan publik dan pengendalian inflasi,” sebut Wahyu.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan warga miskin yang terdata dalam DTKS jumlahnya mencapai 187 ribu jiwa. Data ini terkait dengan jaring pengaman sosial yang ada di Pemkot Malang. Seperti bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sebagainya. Datanya pun terus mengalami pergerakan.
“Jadi, DTKS itu bukan merupakan data untuk penerima Bansos saja. Tapi seluruh penerima Bansos itu harus tercatat dalam DTKS, karena itu adalah data terpadu. Kami setiap waktu itu selalu memverifikasi data DTKS. Salah satu pintu masuk DTKS itu melalui Musyawarah Kelurahan seperti ini. Karena dalam rangka untuk pengusulan baru, untuk pencoretan, misalnya ada keluarga yang sudah mentas dari kemiskinan dan sebagainya, itu verifikasinya ada disini,” tegas Donny.
Pihaknya mempunyai prioritas penting dalam pengentasan kemiskinan. Yakni degradasi PKH (Program Keluarga Harapan). Jikalau sudah mampu, bisa didegradasi dari data PKH tersebut. Caranya dengan penguatan pelatihan keluarga hingga usulan untuk modal usaha melalui BPR Tugu Artha. (ian/aim)
