Judul tulisan ini mirip dengan film terbaru besutan sutradara Garin Nugroho bertajuk “Kejarlah Janji.” Film “Kejarlah Janji” adalah film yang diproduksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyambut pemilu 2024. Film ini bertujuan menjadi sarana sosialisasi pemilu dan diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat, generasi milenial, dan pemilih pemula generasi Z. Film ini juga mengajak semua orang agar melek politik dan tak golput saat pemilu.
Dalam tulisan ini penulis tak bakal membedah film Garin Nugroho itu lebih dalam, namun tulisan ini mencoba mengaitkan judul “Kejarlah Janji” dalam hubungan dengan janji-janji politik yang disampaikan oleh para politisi yang ikut berkontestasi dalam pilpres 2024 mendatang. Dari ketiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yakni Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran, dan Anis-Muhaimin semua telah menyampaikan janji-janji politiknya.
Tiga pasangan capres-cawapres telah deklarasi, daftar di KPU, dan pidato umbar beragam janji politik. Ada janji yang realistik, banyak juga yang utopia, di awang-awang dan tak membumi. Rakyatlah yang jadi penentu, apakah rakyat akan terpukau dengan aneka janji manis itu atau mampu kritis mencermati iming-iming janji politik yang bisa bikin “diabetes” itu.
Janji Politik
Seperti telah diberitakan di sejumlah media, ketiga pasangan telah menyampaikan janji-janji politiknya. Pasangan Ganjar-Mahfud berjanji bakal mempercepat pembangunan manusia unggul, penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Pasangan ini juga berjanji bakal melakukan pemerataan pembangunan ekonomi, pembangunan sistem digital nasional, dan perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
Pasangan Prabowo-Gibran berjanji kelak bila terpilih jadi pasangan presiden dan wakil presiden mereka bakal melakukan hilirisasi dan industrialisasi, pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN untuk pemerataan. Pasangan capres cawapres ini juga berjanji bakal melakukan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, melanjutkan pemberantasan korupsi, dan penguatan pertahanan negara.
Sementara pasangan Anis-Muhaimin berjanji akan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Pasangan “Amin” ini juga berjanji bakal memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, keadilan ekologis berkelanjutan, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan.
Janji-janji politik adalah pernyataan atau komitmen yang dibuat oleh para politisi yang ikut berkontestasi kepada pemilih atau masyarakat. Janji-janji politik sering digunakan sebagai cara untuk memenangkan dukungan pemilih dan mencapai tujuan politik tertentu. Biasanya beragam janji itu mencakup berbagai isu dan masalah yang relevan dengan pemilih. Seperti ekonomi, pendidikan, perawatan kesehatan, lingkungan, kebijakan luar negeri, keadilan sosial, dan banyak lagi.
Seringkali para pemilih melihat kandidat capres dan cawapres pilihan mereka berdasarkan janji-janji politik yang disampaikan. Banyak calon pemilih dipengaruhi oleh sejauh mana para kontestan politik memenuhi janji-janji mereka. Kredibilitas dan integritas sang politisi dapat terkait erat dengan kemampuan mereka dalam memenuhi janji-janji politik mereka. Masyarakat juga melihat aneka janji politik para kandidat itu realistis atau hanya omong kosong belaka.
Butuh Komitmen
Janji tentu bukan sekadar janji. Janji dibuat tentu untuk ditepati. Merealisasi sebuah janji butuh komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Untuk itu membuat janji perlu realistis, bukan utopia dan tak mungkin terealisasi. Membuat janji politik yang realistis adalah penting untuk membangun kepercayaan pada pemilih, menjaga akuntabilitas, dan menciptakan harapan yang dapat dipenuhi bukan hanya pemberi harapan palsu (PHP).
Membuat janji politik yang realistis adalah kunci untuk menjaga kredibilitas dan memastikan bahwa pemilih mempercayai komitmen sang politisi. Selain itu, janji politik yang realistis juga dapat membantu mencapai perubahan yang berkelanjutan dan positif dalam pemerintahan. Perlu dihindari membuat janji politik yang bombastis, tak realistis, dan sulit diukur. Masyarakat tak butuh janji-janji politik yang tak masuk akal. Masyarakat menanti janji-janji politik yang realistis.
Janji-janji politik yang berupa iming-iming seperti bakal memberi makan siang dan susu gratis bagi pelajar, BBM gratis, menaikkan gaji guru Rp 30 juta, membebaskan biaya BPJS, dan sejumlah janji utopia lainnya, terkesan berlebihan dan sulit terwujud. Janji-janji politik yang tak realistis hanya akan membuat rakyat merasa hanya diberi harapan palsu.
Fakta dalam beberapa kontestasi politik membuktikan bahwa tak semua janji-janji politik selalu dipenuhi. Banyak pemilih sering kali harus memantau tindakan politisi setelah terpilih untuk memastikan bahwa mereka memenuhi komitmen mereka.
Janji politik juga dapat menjadi sumber ketidakpuasan jika sang politisi gagal memenuhi janji-janji tersebut, dan hal ini dapat mempengaruhi reputasi dan karier politisi seseorang. Akuntabilitas politisi adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat.
Menagih janji politik adalah proses meminta dan mendorong para politisi untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat selama kampanye atau semasa mereka belum menjabat. Ini merupakan salah satu cara bagi pemilih dan masyarakat untuk menjaga akuntabilitas sang politisi dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas komitmen mereka. Menagih janji politik adalah bagian penting dari proses demokrasi dan memastikan bahwa politisi bertanggung jawab kepada pemilih dan memenuhi kewajibannya.
Kejarlah janji politik bagi sang politisi pembuat janji bisa dicapai dengan berkomitmen mewujudkannya. Bagi masyarakat luas, kejarlah janji politik agar dilaksanakan oleh sang politisi. Fungsi kontrol oleh masyarakat dan pers menjadi hal penting. Bahkan perlu ada pakta integritas sebagai bentuk komitmen guna mewujudkan segala janji politik yang pernah disampaikan sang politisi.
Fungsi kontrol oleh masyarakat menjadi penting agar janji-janji politik itu tak menguap begitu saja. Tak bisa dibiarkan janji tinggal janji dan tak terealisasi. Di sinilah urgensi pengawasan oleh publik dan media massa atas semua janji-janji politik yang dilontarkan sang politisi.
Bagi para politisi yang pernah berjanji perlu punya komitmen yang kuat guna mewujudkan aneka janji politiknya saat sudah menjabat. Ingat, janji sejatinya adalah utang yang harus dibayar.(*)
