MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Anggaran yang dialokasikan untuk operasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang dalam Pilkada 2024 belum disepakati dengan Pemkab Malang. Bawaslu menganggap, dana yang diusulkan Pemkab Malang sangat minim untuk operasional.
Sebelumnya, Bawaslu meminta anggaran Pilkada sebesar Rp 37,4 miliar. Namun Pemkab Malang menurunkan anggaran tersebut menjadi Rp 32,6 miliar. Belum adanya kesepakatan ini, membuat kedua institusi itu juga belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Kami masih berpatokan dengan nilai Rp 37,4 miliar. Kami tetap menunggu untuk bisa dipertimbangkan oleh Pemkab Malang. Anggaran Rp 32,6 miliar yang diusulkan Pemkab Malang belum cukup untuk anggaran Bawaslu,” tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M. Wahyudi, Minggu (10/12).
Anggaran itu, lanjutnya dialokasikan untuk operasional, bimbingan teknis Pengawas Desa, Pengawas TPS dan lainnya. “Besaran honor pengawas TPS yang mengalami kenaikan berdasarkan kebijakan Kementerian Keuangan, dinilai turut menjadi faktor penyebab besarnya kebutuhan anggaran,” ungkapnya.
Dalam riwayat usulan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Malang sendiri sempat mengusulkan Rp 46 miliar. “Ini sebenarnya kepentingan Pemkab Malang. Kalau memang tidak sanggup untuk membiayai, ada mekanisme sendiri. Tentunya, kami akan melaporkan masalah ini ke tingkat atas,” ujarnya.
Meski NPHD belum ditandatangani karena belum sepakat, dia menganggap masih wajar karena tahapan Pilkada belum diputuskan hingga sekarang. Namun, ia menilai, anggaran itu tak bisa diefisienkan lagi. Wahyudi mengaku sudah berkomunikasi dengan Pemkab Malang untuk membahas anggaran ini kembali.
“Kami tidak mau berandai-andai. Tetapi pengajuan kami, masih belum mencukupi karena ada beberapa hal yang akhirnya tidak terbiayai,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengatakan masih ada yang harus dibahas kembali.
“Yakni terkait satuan belanja agar bisa ada penyesuaian anggaran untuk Pilkada Bawaslu. Rincian alokasinya, harus sinergi dengan satuan-satuan belanja. Sehingga itulah yang masih jadi pembahasannya. Untuk pertemuan dengan Bawaslu akan difasilitasi Pemprov Jatim,” tegas Tomie, sapaannya. (tyo/mar)
