MALANG POSCO MEDIA- Hikmah Bafaqih M.Pd, ibu hebat dari Singosari. Sejak masih mahasiswi ia sudah aktif peduli sesama. Konsisten hingga sekarang berbagi kepedulian. Ratusan anak dan perempuan korban kekerasan didampinginya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Malang Raya ini sampai sekarang dikenal sebagai ibu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sejak beberapa tahun lalu, Hikmah mendirikan yayasan atau komunitas bernama KOPPATARA, Komunitas Pelindungan Perempuan dan Anak Malang.
Di yayasan tersebut, silih berganti perempuan dan anak-anak korban kasus kekerasan dititipkan sementara. Hikmah lalu berupaya melakukan pendampingan, bantuan hukum dan advokasi.
“Kalau ditanya jumlah, tentu sudah ratusan sejak awal. Mereka itu perempuan korban kekerasan seksual dan anak anak korban kekerasan anak. 70 persen yang ada di KOPPATARA itu adalah anak-anak,” ungkap Hikmah ketika berbincang dengan Malang Posco Media, Kamis (21/12) kemarin.
KOPPATARA dibentuk lima tahun yang lalu. Yayasan ini didirikan setelah sebelumnya terdapat pusat layanan bernama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang. Walaupun penghuni yayasan silih berganti atau keluar masuk, Hikmah tidak sekalipun kehilangan kontak atau putus hubungan dengan ‘anak-anaknya’.
Ia tetap menyambung silaturahmi. Saling menanyakan kabar kepada semua perempuan dan anak yang pernah ia bantu. Persis layaknya seorang ibu yang selalu memberi perhatian kepada anak anaknya, tanpa berbatas waktu.
“Bersama kami, di KOPPATARA itu memang biasanya bisa beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum akhirnya mereka kembali ke lingkungannya, tergantung kondisi. Tapi juga ada yang penghuni tetap, saat ini
lima orang. Di KOPPATARA, perempuan atau anak korban kekerasan bisa tinggal bersama kami atau bisa juga dengan layanan berkunjung,” jelasnya.
Oleh sebab perempuan dan anak yang menjadi korban itu kondisinya yang berbeda- beda, Hikmah pun makin memahami persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Dilihat dari beragamnya jenis kekerasan itu, Hikmah menyoroti penting peran seorang ibu. Yakni terutama peran edukasi yang dilakukan oleh seorang ibu. Dengan kata lain, dari proses penanganan korban kekerasan selama ini pula, Hikmah juga menyadari bahwa sejatinya kekerasan seperti ini bisa dicegah. Yaitu dengan melakukan edukasi secara masif dalam berbagai bentuk atau forum.
“Edukasi masif misalnya seperti membangun family corner yang berbasis apapun untuk membangun ketahanan keluarga. Entah itu di kampus, atau masjid dan sebagainya. Saya pikir kalau semua bergerak untuk melakukan tugas edukasi seperti ini, maka perempuan dan anak yang sering jadi korban kekerasan ini bisa diminimalkan,” tutur Hikmah.
Ia menekankan pentingnya peran serta orang tua dalam pola asuh. Seorang anak memang secara alami merasakan kelekatan bersama ibunya. Namun Hikmah menegaskan bahwa peran pengasuhan juga menjadi tanggungjawab ayah.
“Maka edukasi dan sosialisasi seperti familiy corner itu juga harus ditujukan kepada keduanya karena saling berkaitan. Butuh kekompakan dalam pengasuhan,” ungkapnya.
Tidak hanya aktif dalam yayasan, Hikmah juga tidak lelah memberikan advokasi dalam tugasnya sebagai wakil rakyat. Hikmah yang kini duduk di Komisi E DPRD Jatim ini menangani bidang perempuan, anak dan sosial masyarakat.
Menurut dia sejatinya pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia ini, dari segi piranti hukum sudah sangat lengkap. Ada perda, pergub dan undang-undang yang melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak. Tinggal penegakan hukumnya saja yang menurut Hikmah harusnya lebih tegas dan sensitif.
“Nah sekarang saya lebih ke advokasi, jadi lebih dikawal dari sisi keberpihakan pemerintah dan negara terhadap masalah penganggaran yang sensitif gender. Bukan berarti anggaran itu untuk perempuan, akan tetapi program-programnya nanti itu berpihak untuk perempuan juga,” tutur Caleg DPRD Provinsi Jatim Dapil Malang Raya ini.
Dengan demikian, Hikmah pun juga terus mendorong agar organisasi perangkat daerah maupun pemda di Jawa Timur supaya memiliki dan meningkatkan awarenes terhadap ‘gender budget’ seperti ini.
Di beberapa daerah di Jawa Timur dikatakan Hikmah sudah ada yang aware atau peduli terhadap masalah ini, namun juga masih ada beberapa daerah lain yang belum aware.
“Sebenarnya PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) itu kan panduan teknisnya sudah jelas. Lalu regulasi yang mendasari PPRG itu juga sudah jelas. Hanya tinggal ketaatan Pemda untuk melaksanakan ini yang masih fluktuatif (naik turun). Kebijakan anggaran seperti ini sangat penting sehingga program yang berpihak pada perempuan dan anak bisa dirasakan manfaatnya,” pungkas politisi PKB ini. (ian/van)
