MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Perbaikan atau pembangunan Jembatan Lembah Dieng sudah hampir selesai. Mulai Rabu (27/12) kemarin, sudah diperbolehkan untuk dilewati sepeda motor dan mobil kecil. Pembangunan masih menyisakan pengecoran, pengasapan serta pekerjaan kecil lainnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin menyampaikan, pasca dilakukan perbaikan di Jembatan Lembah Dieng ini nanti, ia tentu berharap mutu kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kekuatannya sesuai dengan beban yang sering lewat di jembatan tersebut. Namun demikian, ia juga meminta agar sebisa mungkin pemeliharaan atau perawatan jembatan itu nantinya tidak lagi ditanggung masyarakat, melainkan ditanggung pemerintah.
“Agar masyarakat yang kemarin kebetulan dapat amanat untuk membangun jembatan itu, menyerahkannya pada Pemerintah Kota Malang, khususnya DPUPR. Ke depannya tidak memikirkan bagaimana pemeliharaannya, karena nanti bisa langsung menjadi tanggung jawab Pemkot Malang,” ujar Fathol, Kamis (28/12) kemarin.
Perbaikan jembatan itu diketahui tidak bisa dilakukan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah lantaran ketidakjelasan terkait PSU (Prasarana Sarana Utilitas Umum). Selain tidak bisa melakukan perbaikan, juga dipastikan tidak bisa melakukan perawatan jika PSU-nya belum diserahkan.
“Dulu awalnya jembatan itu kan diakui milik perorangan. Kemudian kalau itu bagian dari PSU sebuah perumahan, sampai sekarang kan tidak ada penyerahan sama sekali kepada Pemkot Malang. Tidak jelas semunya status itu dan di lahan itu murni miliknya BBWS. Sehingga (seharusnya) tinggal koordinasi dengan BBWS, mereka menyerahkan ke Pemkot Malang, selesai sudah,” lanjutnya.
Menurut Fathol, jembatan itu sangat fungsional untuk kegiatan masyarakat. Sewaktu jembatan diakui milik perorangan dan kemudian rusak, ternyata tidak kunjung dilakukan perbaikan. Akibatnya masyarakat sekitar dan pengguna jalan harus memutar. Masalah ini sudah pernah dibahas dengan memanggil semua pihak yang terkait.
Terlepas dari itu, Fathol karena kini jembatan sudah dilakukan perbaikan, maka selanjutnya adalah masalah perawatannya. Selama perbaikan kemarin, tidak ada sedikit pun anggaran dari pemerintah, murni berasal dari swadaya masyarakat mencapai Rp 1,85 miliar.
“Harapan saya ke depannya kalau sudah jadi seperti ini, itu ada koordinasi dengan BBWS untuk diserahkan kepada Pemkot Malang agar pemeliharaan ke depannya tidak lagi menjadi beban masyarakat lagi,” tutupnya. (ian/aim)
