MPC Pemuda Pancasila Kota Batu
MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – MPC Pemuda Pancasila (PP). Kota Batu buka suara atas tanggapan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai terkait aksi solidaritas yang dilakukan di Balai Kota Among Tani Batu, Senin (8/1) lalu.
Sekretaris MPC PP Kota Batu, Maskur Heriono menyampaikan bahwa aksi solidaritas yang dilakukan tersebut merupakan bentuk keresahan MPC PP Kota Batu atas permasalahan yang terjadi di Kota Batu.
“Pertama, kami ingin sampaikan bahwa aksi yang kami lakukan harus dimaknai sebagai fungsi kontrol pemerintah. Sehingga kritik yang kami sampaikan bertujuan untuk membangun. Artinya, aksi solidaritas yang kami lakukan tidak salah alamat. Dan kami punya hak untuk menyuarakan masalah sosial yang ada,” ujar Maskur Heriono kepasa Malang Posco Media, Rabu (10/1) sore.
Atas dasar itulah, mewakili MPC PP Kota Batu, dia meyayangkan aksi yang dilakukan baru lalu, tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pj Wali Kota Batu. Diketahui, saat aksi dilakukan, Pj Wali Kota Batu bersamaan tengah melakukan Dinas Luar (DL).
“Kami sebenarnya ingin melakukan dialog langsung dengan Pj Wali Kota Batu. Keinginan kami ini berdialog bisa diibaratkan antara anak yang ingin menyampaikan uneg-uneg ke bapak, rakyat dengan pemerintah. Sayang, beliau tidak bisa menemui, tapi justru memberikan statemen di media,” beber Heri,sapaan akrabnya.
Ia menyatakan, MPC PP Kota Batu tidak ingin aspirasi terkait permasalahan yang disampaikan dalam aksi solidaritas baru lalu, malah menimbulkan jarak. Sebab, pihaknya ingin adanya komunikasi yang terjadi dan tidak sampai meluas.
“Kami sebenarnya berharap Pak Pj Wali Kota bisa melakukan komunikasi dengan baik kepada kami, terkait aksi solidaritas kami tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Heri juga ingin mengklarifikasi bahwa aksi yang dilakukan di TPA Tlekung sebelum menuju Balai Kota Among Tani tidak mengatasnamakan warga Tlekung. PP Kota Batu menegaskan bahwa substansi dari aksi yang mereka adalah aspirasi yang didapat dari masyarakat Kota Batu terkait pengelolaan sampah.
Kemudian dalam tuntutan aksi, PP Kota Batu juga menyuarakan agar Pemkot Batu memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Batu dengan keberpihakan pada kearifan lokal. Contohnya produk pertanian dan pelaku UMKM Kota Batu bisa dipasarkan di rumah sendiri.
“Artinya, kami mendorong adanya Perwali atau Perda agar produk lokal mulai dari pertanian hingga UMKM bisa diserah oleh restoran, hotel hingga tempat oleh-oleh di Kota Batu. Kalau terkait pengelolaan parkir di Pasar Induk Among Tani Batu adalah contoh kecil yang juga kami suarakan agar masyarakat sekitar diberdayakan,” terangnya.
Ditambahkan,kalau Pemkot Batu ingin mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), seharusnya terus memaksimalkan dan menggali potensi yang ada. Sehingga Pemkot Batu tidak hanya mengejar PAD dari sektor parkir yang diduga selalu terjadi kebocoran.
Heri menyatakan, terkait penanganan sampah, PP Kota Batu telah memiliki solusi nyata dan aktif berperan menyelesaikan masalah sampah. Terlebih saat TPA Tlekung ditutup terjadi gejolak di masyarakat Batu dan muncul darurat sampah.
“Karena itu,PP Kota Batu dengan kekuatan kami saat itu telah mencoba duduk bersama dengan DPRD, Kades/Lurah untuk mencari solusi bersama. Sehingga dari hasil forum tersebut dan komunikasi intens, ada beberapa solusi untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di tingkat desa. Sedangkan untuk residu masuk ke wilayah DLH dan dikelola di TPA,” terangnya.
Dari komunikasi tersebut juga keluar keputusan dikeluarkan dana yaitu ADD Rp 500 juta bagi 19 desa dari Pemkot Batu. Namun sayangnya dana khusus pengelolaan sampah itu cair di akhir bulan Desember. Sehingga Pemerintah Desa tidak bisa memaksimalkan dana tersebut.
“Kedua, mohon dicatat juga,kami saat itu berusaha sebisa mungkin menjadi profesional menangani sampah pelaku usaha. Tapi dengan upaya kami tersebut, kami malah dihina dan pasang badan. Namun dengan apa yang kami lakukan, Pemkot Batu merasa lupa tanggung jawab terkait sampah residu perkotaan,” bebernya.
Lebih lanjut, Heri juga menegaskan, PP Kota Batu memastikan aksi tersebut dilakukan karena penanganan solusi sampah dinilai belum jelas. Selain itu juga dikeluarkan sanksi bagi masyarakat yang buang sampah sembarangan. Menurut Heri perlakuan pemerintah ke rakyat seharusnya tidak seperti itu. Tapi bagaimana bisa mengayomi dan memberikan solusi.
“Terakhir, kami juga ikut peduli terkait kejelasan pedagang Pasar Pagi yang saat ini berada di Stadion Brantas. Kami berharap dari semua itu hendaknya ada komunikasi yang baik dengan Pj Wali Kota Batu. Jangan ciptakan jarak. Kami tidak ingin ciptakan negara sendiri. Tapi mengharapkan ada komunikasi, ibarat keluarga komunikasi antara anak dengan bapaknya,” pungkasnya. (eri/nug)
