MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – MPC PP Kota Batu buka suara atas tanggapan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai atas aksi solidaritas yang dilakukan di Balai Kota Among Tani Batu Senin (8/1) lalu. Sekretaris MPC PP Kota Batu, Maskur Heriono menyampaikan bahwa aksi solidaritas yang dilakukan merupakan keresahan MPC PP Kota Batu atas permasalahan yang terjadi di Kota Batu.
“Pertama kami ingin sampaikan bahwa aksi yang kami lakukan (sebagai ormas/NGO.red) harus dimaknai sebagai fungsi kontrol pemerintah. Sehingga kritik yang kami sampaikan bertujuan untuk membangun. Artinya aksi solidaritas yang kami lakukan tidak salah alamat dan kami punya hak untuk menyuarakan masalah sosial yang ada,” ujar Maskur Heriono kepasa Malang Posco Media, Rabu (10/1) kemarin.
Atas dasar itulah, mewakili MPC PP Kota Batu pihaknya menyangkan atas aksi yang dilakukan tidak ditemui oleh oleh Pj Wali Kota Batu. Diketahui saat aksi Pj Wali Kota Batu tengah melakukan Dinas Luar (DL).
“Kamu kemarin sebenarnya ingin melakukan dialog dengan Pj Wali Kota Batu. Keinginan kami ini berdialog bisa diibaratkan antara anak yang ingin menyampaikan unek-unek ke bapak, rakyat dengan pemerintah. Namun sayangnya beliau tidak bisa menemui, tapi justru memberikan statemen di media,” bebernya.
Bukan hanya itu, pihaknya tidak ingin aspirasi terkait permasalahan yang disampaikan dalam aksi solidaritas malah menimbulkan jarak. Tapi pihaknya ingin adaya komunikasi yang terjadi dan tidak sampai meluas.
“Kami sangat kecewa dengan sikap Pak Pj Wali Kota yang notabene hal itu sangat tidak menggambarkan mayarakat Kota Batu yang sebenarnya sangat enak ketika bisa komunikasi dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu Heri juga ingin mengklarifikasi bahwa aksi yang dilakukan di TPA Tlekung sebelum menuju Balai Kota Among Tani tidak mengatasnamakan warga tlekung. Tapi MPC PP Kota Batu menegaskan bahwa subtansi dari aksi yang kami lakukan adalah aspirasi yang didapat dari masyarakat Kota Batu terkait pengelolaan sampah.
Kemudian dalam tuntutan aksi, PP Kota Batu juga menyuarakan agar Pemkot Batu memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Batu dengan keberpihakan pada kearifan lokal. Contohnya produk pertanian dan pelaku UMKM Kota Batu bisa dipasarkan di rumah sendiri.
“Artinya kami mendorong adanya Perwali atau Perda agar produk lokal mulai dari pertanian hingga UMKM bisa diserah oleh resto, hotel hingga tempat oleh-oleh di Kota Batu. Kalau terkait pengelolaan parkir di Pasar Induk Among Tani Batu adalah contoh kecil yang juga kami suarakan agar masyarakat sekitar diberdayakan,” terangnya.
Kalaupun Pemkot Batu ingin mengejar PAD, seharusnya menurut Heri bisa memaksimalkan dan menggali potensi yang ada. Sehingga Pemkot Batu tidak hanya mengejar PAD dari sektor parkir yang diduga selalu terjadi kebocoran.
“Selanjutnya, terkait penanganan sampah, MPC PP Kota Batu telah memiliki solusi nyata dan aktif berperan menyelesaikan masalah sampah. Mohon dimengerti rekan-rekan media bahwa saat TPA Tlekung ditutup terjadi gejolak di masyarakat Batu dan muncul darurat sampah,” ungkapnya.
“PP Kota Batu dengan kekuatan kami mencoba untuk duduk bersama dengan DPRD, Kades/Lurah untuk mecari solusi bersama. Sehingga dari hasil forum tersebut dan komunikasi intens, ada beberapa solusi untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di tingkat desa. Sedangkan untuk residu masuk ke wilayah DLH dan dikelola di TPA,” terangnya.
Dari komunikasi tersebut juga keluar keputusan dikeluarkan dana (ADD) Rp 500 juta bagi 19 desa dari Pemkot Batu. Namun sayangnya dana khusus pengelolaan sampah itu cair di akhir Desember. Sehingga Pemerintah Desa tidak bisa memaksimalkan dana tersebut.
“Kedua mohon dicatat juga saat itu berusaha sebisa mungkin menjadi profesional menangani sampah pelaku usaha. Tapi dengan upaya kami tersebut, kami malah dihina dan pasang badan. Namun dengan apa yang kamu lakukan Pemkot Batu merasa lupa tanggung jawab terkait sampah residu perkotaan,” bebernya.
Yang paling penting, lanjut Heri, PP Kota Batu menerangkan bahwa aksi tersebut dilakukan karena penanganan solusi sampah dinilai belum jelas. Selain itu juga dikeluarkan sanksi bagi masyarakat yang buang sampah sembarangan. Menurut Heri perlakuan pemerintah ke rakyat tidak seperti itu, tapi bagaimana bisa mengayomi dan memberikan solusi.
“Terakhir kami juga ikut peduli terkait kejelasan pedagang pasar pagi yang saat ini berada di Stadion Brantas. Kami berharap dari semua itu hendaknya ada komunikasi yang baik dengan Pj Wali Kota Batu, jangan ciptakan jarak. Kami tidak ingin ciptakan negara sendiri. Tapi mengharapkan ada komunikasi, ibarat keluarga komunikasi antara anak dengan bapak,” pungkasnya. (eri)
