MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Upaya menekan angka kemiskinan terus dilakukan oleh Pemkot Batu. Salah satunya yang berhasil diselesaikan melalui Dinas Sosial dengan merealisasikan 160 bedah rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2023. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri.
“Untuk menekan angka kemiskinan di Kota Batu, melalui Dinsos telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2023 dalam program bedah rumah atau RTLH bagi warga pra sejahtera. Melalui program tersebut tahun lalu kami telah selesaikan 160 rumah di program RTLH,” ujar Ririk kepada Malang Posco Media Senin (15/1) kemarin.
Ia menguraikan bahwa program tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan 2 mekanisme.
Pertama bagi warga tidak mampu yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diberikan program RTLH berupa bantuan uang melalui Dinsos mengacu pada Permensos Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial RTLH dan sarana prasarana lingkungan .
Kedua bagi warga tidak mampu yang belum masuk dalam DTKS juga dapat diberikan program RTLH berupa bantuan dalam bentuk bangunan rumah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mengacu pada Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus.
Serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan persyaratan kemudahan memperoleh rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Alhamdulillah tahun ini hanya 160 KPM yang menerima program ini melalui proses verifikasi. Kami mencatat banyak yang tidak menerima karena KPM sudah pindah alamat, ada yang sudah mampu, tidak lagi memenuhi persyaratan lain seperti sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang menolak karena sesuai Perwali bantuan diberikan sejumlah Rp 30 juta dirasa tidak cukup,” bebernya.
Untuk teknis penyaluran bantuan bedah rumah melalui rekening bantuan individu atau mentransfer langsung ke KPM. Untuk pelaksanaannya pembanguan hanya untuk atap, dinding, lantai dan MCK. Itupun, lanjut dia, persyaratan penting pembangunan bangunan tersebut membahayakan bagi penghuni.
“Dalam APBD tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sementara program RTLH atau bedah rumah sebanyak 97 Unit atau sebesar Rp 2,9 miliar,” tandasnya. (eri/jon)
