MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang pada Sabtu (20/1) kemarin. Kunjungan itu tidak disia-siakan untuk mengunjungi dan menikmati koridor Kayutangan Heritage.
Sore hari Puan bersama para petinggi PDI Perjuangan berkeliling Kota Malang menggunakan sepeda pancal, mulai dari Alun-Alun Tugu Kota Malang hingga berkunjung ke Koridor Kayutangan dan menikmati sajian kulinernya. Puan mengaku ingin melihat kondisi dan kondusifitas Kota Malang, terutama jelang Pemilu 2024.
“Saya sengaja keliling sebentar mau lihat situasi dan kondisi Kota Malang jelang pemilu. Alhamdulilah kondusif ya. Dan ini tadi ke Kayutangan saya mau lihat. Karena Kota Malang salah satu tujuan wisata. Harapannya tidak hanya tujuan wisata pengunjung domestik tapi juga nanti manca negara juga,” tegas Puan.
Ia pun melanjutkan kunjungan dengan ngopi bareng di warung kopi di Kayutangan. Dan bertemu warga-warga Kota Malang hingga pukul 19.30 WIB.
Sebelumnya, Puan berkunjung ke Koperasi Wanita Setia Budi Wanita (SBW) di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Ia menampung masukan dan mendengar aspirasi para anggota dan pengurus koperasi wanita se Malang Raya yang tengah berjuang mengembangkan koperasi dengan berbagai tantangan yang ada.
Salah satunya mencarikan solusi akan kebijakan dalam Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 yang dirasa akan mematikan koperasi di tingkat daerah yang sedang berkembang.
“Jadi aturan itu mau tidak mau membuat koperasi yang asetnya dibawah Rp 500 juta harus merger atau menutup koperasi. Sedangkan di sini banyak yang masih di bawah itu dan masih mau berkembang. Ini mohon dipertimbangkan lagi,” ungkap Sukesi salah satu pelaku koperasi wanita asal Kota Malang.
Hal lain yang dikeluhkan ibu ibu pelaku koperasi juga berkaitan dengan masuknya program PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar. Yang dirasa merugikan karena membuat koperasi koperasi di daerah kalah saing sehingga tidak bisa berkembang lagi.
Terkait hal ini Puan menegaskan segera menindaklanjuti dan membahasnya di gedung DPR RI dan dengan kementrian kementrian terkait.
“Kami di legislatif memang sedang membahas RUU Koperasi dan di dalamnya mengatur kebijakan-kebijakan tertentu. Dan apa yang menjadi aspirasi ibu-ibu inilah yang saya butuhkan. Kami ndak mau dapat masukan satu dua kelompok saja. Tapi kami akan tampung seluruh masukan dari masyarakat,” tegas Puan. (ica/aim)
