Malang Posco Media – World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali pada 18-24 Mei 2024 menjadi sarana untuk mencari solusi nyata isu masalah air minum dan sanitasi di Indonesia.
Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti di Jakarta, Jumat (26/1).
“Penyelenggaraan World Water Forum Ke-10 menjadi sarana mencari solusi nyata isu air minum dan sanitasi di Indonesia. Semua pihak harus bersinergi untuk menjawab tantangan besar terkait air ini,” ujar
Diana mengatakan dalam rangka persiapan menuju World Water Forum Ke-10 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 18-24 Mei 2024, Kementerian PUPR bersama World Water Council telah menyusun rangkaian pertemuan sesuai dengan 3 proses utama, yaitu proses politik, proses regional dan proses tematik.
World Water Forum Ke-10 mengusung tema “Water for Shared Prosperity” yang diterjemahkan ke dalam 6 subtema yang dibahas, di antaranya adalah “Water Security” dan “Water for Humans and Nature” yang membawa pesan mengenai pentingnya peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi guna mengurangi dampak negatif terhadap manusia maupun lingkungan.
Diana mengatakan akses air minum layak dan aman masih menjadi tantangan di Indonesia.
“Akses air minum layak saat ini baru mencapai 91 persen, dengan akses air minum aman sebesar 11,8 persen. Terlebih, capaian akses air minum layak hanya meningkat sekitar 1 persen per tahun dan laju pertumbuhan akses perpipaan tidak sampai 1 persen selama 5 tahun terakhir,” katanya.
Menurut Diana, kebijakan penyediaan air minum perlu dilakukan melalui beberapa hal seperti peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan SPAM, serta peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen para pemangku kepentingan terkait pendanaan.
“Tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai target 100 persen akses aman air minum antara lain adalah urbanisasi dan kependudukan, kewilayahan, regulasi, pemerintahan, perekonomian dan lingkungan,” kata Diana.
Tantangan tersebut dapat diatasi melalui keterpaduan pembangunan berbasis penataan ruang, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, dan meningkatkan pendanaan pembangunan melalui partisipasi Badan Usaha/ Swasta/ Alternatif Pembiayaan lainnya seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Business-to-Business (B-to-B), Corporate Social Responsibiity (CSR), hibah dan lainnya.
Dia juga menambahkan dalam pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi, diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.(ntr/nug)
