MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Persoalan transportasi publik di Kota Malang makin diseriusi untuk mendapatkan jalan keluarnya. Terbaru, Pemkot Malang juga telah melakukan studi ke Palembang, sebagai daerah yang transportasi publiknya bisa berjalan lebih nyaman dibandingkan Kota Malang.
Dari kunjungan ke Palembang akhir pekan kemarin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra optimis transportasi publik di Kota Malang dapat segera dibenahi dan menjadi layanan yang nyaman. Sebab ada beberapa hal yang bisa diadopsi dari Palembang dan memungkinkan untuk diterapkan di Kota Malang.
“Yang bisa dicontoh adalah angkutan publiknya disubdisi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Lalu angkot yang dimaksud feeder, itu fasilitasnya bagus. Ada CCTV, GPS, sopirnya juga dibiayai Pemda, maka kami di Kota Malang sudah kajian, nanti akan kami tuangkan di Kota Malang, bersama atas petunjuk Pj Wali Kota kami lakukan forum konsultasi publik,” ungkap Jaya, sapaannya kepada Malang Posco Media, Minggu (3/3).
Tidak hanya dari Palembang, masukan dan informasi dari Solo, sebagai daerah yang juga bisa diadopsi transportasi publiknya juga bakal menjadi pertimbangan di Kota Malang. Forum konsultasi publik ini juga untuk membahas mana saja hal hal yang bisa diterapkan di Kota Malang sesuai kebutuhan.
Termasuk untuk urusan pendanaan dari Pemda, ataupun Kementerian Perhubungan, ia yakin masih sanggup untuk mendukung pembenahan sistem transportasi publik di Kota Malang.
“Tidak harus tercover semua, mungkin sebagian dulu. Memang butuh anggaran yang cukup, tetapi harus kita mulai, tidak boleh seperti ini terus. Kasihan mereka para pelaku dan pengemudi. Apalagi masyarakat sudah saatnya memperoleh layanan transportasi publik yang baik,” tambahnya.
Sama seperti Palembang dan Solo, rencana pembenahan sistem transportasi publik, terutama angkutan kota (Angkot) memang selalu ada penolakan. Akan tetapi jika sudah mengetahui dan merasakan manfaat dan perbedaan yang didapatkan, tentunya semua pihak ia yakini bisa memahami hal ini.
Terlebih di Kota Malang ini, dari 1.400 angkot yang ada, hanya 400an angkot saja yang layak fisik dan layak administrasi. Ini membuktikan bahwa transportasi publik ini harus segera dibenahi agar masyarakat luas bisa merasakan pelayanan terbaik.
“Pada prinsipnya kami masih mencari model yang terbaik. Namun goalnya membentuk suatu transportasi publik yang nyaman daripada sekarang. Kami tentu yakin bisa diterapkan, karena itu suatu kebutuhan. Apalagi ini kewajiban pemerintah, provinsi maupun kota kabupaten wajib menyediakan transportasi publik,” tegas Jaya.
Untuk itulah, setelah dari kunjungan ke Palembang kemarin, pihaknya bakal segera melakukan diskusi dengan berbagai pihak. Tujuannya agar didapatkan kesepahaman untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang optimal bagi masyarakat.
“Maka kami ingin melibatkan stakeholder terutama sopir bagaimana enaknya. Kami tidak ingin top down, tapi merangkul semua bagaimana yang terbaik. Jadi nanti ada Organda, paguyuban sopir dan para ahli transportasi ahli,” tandasnya. (ian/aim)
