Usai Libur Panjang Diserbu Urusan Administrasi Kependudukan, Perizinan dan SIM, Apresiasi ASN Patuh Aturan Tak Bolos
MALANG POSCO MEDIA- Pelayanan publik pada hari pertama kerja pemda di Malang Raya, Selasa (16/4) kemarin langsung normal. ASN layani warga seperti biasa. Perizinan, urusan administrasi kependudukan dan SIM merupakan layanan terbanyak di hari pertama kerja kemarin.
Di Kota Malang, layanan publik langsung berjalan normal. Sejumlah layanan yang biasa menjadi jujugan, juga tampak mulai didatangi masyarakat. Misalnya seperti yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Alun Alun Mal.
Sejumlah stand seperti perizinan, kependudukan hingga imigrasi tampak sudah banyak yang mengajukan permohonan layanan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan menyebut, ada ratusan orang yang datang dan melakukan permohonan layanan di MPP pada hari pertama kerja kemarin.
“Ini sekitar 200 orang yang datang. Per harinya memang 100 sampai 200 orang datang ke MPP. Kalau pas banyak, bisa sampai 500 orang per hari. Kebanyakan yang primadona, itu memang layanan Dukcapil sama layanan kami, yaitu perizinan,” sebut Arif.
Selain layanan kependudukan dan perizinan, layanan yang telah berjalan normal dan langsung diserbu masyarakat adalah layanan pengurusan SIM.
Dalam waktu sehari kemarin, sudah ada ratusan pemohon yang tercatat untuk mengurus SIM, baik pembuatan SIM baru maupun perpanjangan.
“Produksi SIM baru 64 (pemohon), perpanjangan SIM 338 (pemohon),” ungkap Kanit Regident Satlantas Makota AKP Yulian.
Terpisah, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan sesuai edaran Kemenpan RB, semua ASN yang bertugas di bidang pelayanan masyarakat memang telah diwajibkan WFO, tidak boleh WFH. Saat hari pertama kerja kemarin, pihaknya pun menyempatkan diri meninjau pelayanan yang ada di tiap kantor kecamatan.
Hasilnya semua ASN hadir tanpa terkecuali dan sekaligus melaksanakan halal bihalal bersama. Wahyu mendatangi satu per satu kecamatan dengan menaiki bus Macito.
“Besok (hari ini, red) setelah apel kami juga akan cek semua pelayanan lain. Pelayanan yang vital tentu seperti di MPP (Mall Pelayanan Publik), kemudian puskesmas, RSUD, itu tetap harus berjalan sebagaimana biasanya,” ujar Wahyu.
Sejauh peninjauan di hari pertama ini, memang belum ada laporan ASN yang membolos ataupun tidak masuk kerja sesuai ketentuan. Namun demikian jika nantinya ada temuan, maka pihaknya langsung memanggil kepala perangkat daerah yang bersangkutan dan akan menerapkan sanksi.
“Sanksi itu jelas, nanti teguran pertama, kedua, ketiga. Kami lihat dulu nanti seperti apa, tapi tetap kami sanksi,” tegas dia.
Kepala BKPSDM Kota Malang Totok Kasiyanto menambahkan ada sebanyak 18 perangkat daerah, 5 kecamatan dan 57 kelurahan serta tiga BUMD yang tetap masuk 100 persen atau WFO. Yakni Inspektorat, Satpol PP, Bangkesbangpol, BPBD, Dinas Kesehatan berserta 16 puskesmas dan RSUD, Dinas Perhubungan, DLH, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Dinas PUPRPKP, Dinas Sosial, Disnaker PMPTSP, Dispendukcapil, Kominfo, Disporapar, BKPSDM, Kecamatan, Kelurahan dan BUMD.
Sementara yang memberlakukan WFH 50 persen ada tiga yakni Sekretariat DPRD, BKAD dan Bappeda.
“Besok (hari ini, red) akan kami evaluasi pada seluruh OPD. Pak wali dan Pak Sekda sudah membentuk tim untuk mengevaluasi kinerja OPD tentang WFH dan WFO ini. Sehingga besok akan diketahui seperti yang tidak masuk kerja karena apa, cuti sakit atau cuti melahirkan atau lainnya. Kalau tanpa keterangan, jelas (ada sanksi), meski hari hari biasapun juga ada sanksi,” jelasnya.
Sementara itu Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Malang juga diserbu warga pada hari pertama layanan kembali buka setelah libur lebaran, Selasa (16/4) kemarin.
Terpantau paling banyak masyarakat duduk mengantre tertuju pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Namun tidak sampai mengantre dalam waktu yang lama untuk mendapatkan layanan publik itu.
Kukuh Satria, warga Jalan Jagalan II Desa Kedok Kecamatan Turen datang sekitar pukul 10:30 untuk mengurus legalisir akta dan Kartu Keluarga (KK). Ini akan digunakan untuk mendaftar menjadi anggota kepolisian.
“Untuk daftar persyaratan anggota Polri. Jadi harus dilegalisir karena belum ada barcodenya,” kata pemuda berusia 19 tahun itu.
Antrean menurut Kukuh, tidak begitu lama dengan diberikan nomor antrean secara manual.
Warga RT 02 RW 03 Desa/Kecamatan Wonosari, Heri Susanto mengaku datang ke MPP Kabupaten Malang untuk mengurus pembuatan KTP yang hilang bersama dompetnya di rumah makan ketika mudik ke Magelang, Jawa Tengah.
“Dompet berisi KTP, SIM A, SIM, C, dan surat-suratnya hilang,” kata Heri. Ia datang ke MPP Kabupaten Malang membawa berkas berupa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan membawa beberapa arsip foto copy KTP.
“Pelayanannya teratur, rapi, dan antrean cepat. Dari J1 sampai J4 berjejer,” sambung pria berusia 56 tahun itu.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Harry Setia Budi mengatakan masyarakat yang paling banyak membutuhkan layanan untuk mengurus legalisir akta sebanyak 32 orang. Kemudian disusul legalisir KK sebanyak 11 orang. Selain itu, terdapat warga mengurus akta kelahiran sebanyak empat orang dan satu akta kematian.
“Waktu pelayanan dari pukul 08:00 WIB sampai 13:00 WIB. Dari pagi sudah banyak. Hari ini (Selasa kemarin) paling banyak legalisir,” jelasnya.
Di lain tempat pelayanan di Samsat Talangagung Kecamatan Kepanjen ratusan warga mengurus pajak kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Malang, AKP Adis Dani Garta mengatakan, paling banyak masyarakat mengurus pajak kendaraan tahunan.
“Masyarakat yang mengurus pajak tahunan kendaraan roda dua sebanyak 250 orang. Sedangkan kendaraan roda empat 30 orang. Untuk masyarakat yang mengurus SIM jumlahnya kurang dari 400 orang,” bebernya sembari mengatakan jam pelayanan dari pukul 08:00 sampai pukul 14:00 WIB.
Sementara itu Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menegaskan hari pertama kerja kemarin langsung berjalan normal. Kendati di Pemkab Malang berlangsung halal bihalal tak sampai mengganggu pelayanan masyarakat.
“Hari ini ada halal bi halal, diikuti seluruh pegawai mulai dari perangkat daerah, kecamatan dan perangkat desa. Tapi kegiatan ini tidak akan mengganggu kinerja pegawai,’’ kata Nurman Ramdansyah.
Nurman mengatakan pihaknya belum mengetahui jumlah presensi pegawai di hari pertama. “Harusnya siang ini presensi sudah dilaporkan ke saya sebagai Kepala BKPSDM, oleh kepala perangkat daerah. Tapi ini masih hanya beberapa saja. Kami tunggu sampai sore,’’ katanya.
Dia mengatakan akan terus melakukan pendataan pegawai di hari pertama masuk kerja. Sekalipun ada kebijakan WFH dan WFO, bukan serta merta Pemerintah Kabupaten Malang diam. Presensi yang dilaporkan kepala perangkat daerah akan dievaluasi.
“Mereka yang WFH akan kami lihat alasannya. Jika alasannya tidak tepat, maka kami panggil kepala perangkat daerahnya untuk bertanggung jawab,’’ kata Nurman.
Mantan Camat Kepanjen ini mengatakan pihaknya tidak segan memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Bahkan tidak hanya pegawainya saja, pimpinan perangkat kerja pun bisa mendapatkan sanksi untuk memeprtanggung jawabkan perbuatan anak buahnya.
“Makanya sebagai pegawai tidak boleh main-main. Karena ada aturan yang harus ditaati. Melanggar ya diberikan sanksi. Tidak hanya kepada pegawai yang melanggar, tapi juga pimpinannya,’’ tandas Nurman.
Sementara itu Pemkot Batu memastikan tidak ada ASN maupun tenaga kontrak yang bolos saat hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. Hal itu ditegaskan oleh Plt Kepala BKPSDM Kota Batu, Sugeng Pramono.
“Kami pastikan tidak ada yang bolos atau absen di hari pertama kerja mengacu dari laporan absen tiap OPD yang masuk di BKPSDM. Pasalnya libur lebaran tahun ini sangat panjang sehingga tidak ada alasan ASN ata non ASN yang masih mudik,” ujar Sugeng kemarin.
Mantan Kepala Dinas Pertanian ini menerangkan kehadiran ASN dan tenaga kontrak di Kota Batu karena mempedomani Peraturan Dalam Negeri (Permendagri). “Apalagi ketika ada ASN atau non ASN yang tidak masuk hari pertama tanpa keterangan pasca libur lebaran akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menjelaskan dengan masuknya 100 persen para pegawai menunjukkan komitmen yang tinggi dan bukti nyata dari keseriusan serta dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Lebaran telah usai, masih banyak tugas yang harus dikerjakan demi kepentingan masyarakat. Untuk itu mari memulai kembali aktivitas pemerintahan dengan penuh semangat setelah masa liburan yang cukup panjang dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sedangkan untuk pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Batu terlihat tidak terlalu ramai. Bahkan lebih sedikit pemohon dibanding hari-hari biasa. Hal itu disampaikan Kepala Dispendukcapil Kota Batu, Wiwik Nuryati.
“Tidak terlalu banyak pemohon jika dibanding hari biasa. Meski begitu pelayanan administrasi di Dispendukcapil paling banyak pemohon dibanding pelayanan di OPD lain,” ungkap Wiwik.
Ia mencontohkan pada hari pertama kerja Dispendukcapil hanya melayani 51 pemohon. meliputi KTP 26 pemohon, KK 7 pemohon, pindah 9 pemohon, konsultasi 4 orang, akta kelahiran 4 pemohon dan akta kematian 1 pemohon. Jika dibanding hari biasa lebih dari 100 pemohon.
Sebaliknya di Satpas SIM, disampaikan Kasat Lantas Polres Batu, AKP Ponsen Dadang Martianto mengalami kenaikan sekitar 30 persen dari rata-rata hari biasa 150 pemohon. “Untuk pelayanan SIM hari pertama sangat ramai dari hari biasa. Ini karena setelah libur panjang. Kami mencatat ada sekitar 200 pemohon,” pungkasnya. (ian/den/ira/eri/van)
