MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Perhelatan Pilkada dipastikan akan memanas. Pasalnya banyak dari para Calon Kepala Daerah dan Wakilnya berasal dari daerah setempat. Sehingga diperkirakan rawan terjadi pelanggaran Pemilu.
Untuk menekan terjadinya kerawanan Pemilu, Bawaslu Kota Batu mendorong pengawasan partisipatif publik bagi kelompok masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak ragu atau lebih berani memberikan laporan atau informasi pelanggaran Pilkada.
Agar pengawasan dalam Pilkada Serentak, khususnya di Kota Wisata Batu (KWB) yang memilih Kepala Daerah dan Wakilnya, Bawaslu Kota Batu menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 di Lembah Metro Resort Rabu (24/4) kemarin.
“Pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, kami menilai pengawasan partisipatif yang diberikan kelompok masyarakat dinilai kurang greget. Ini artinya mereka kurang berani menyampaikan temuan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran kepada Bawaslu,” ujar Mardiono kepada Malang Posco Media.
Untuk itu melakui kegiatan yang digelar, Bawaslu ingin masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengawas partisipatif jangan takut untuk melapor. Karena Bawaslu Kota Batu akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
“Keberadaan pengawasan partisipatif yang diberikan publik ini sangat penting untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu. Pasalnya kami tidak mungkin bisa mengandalkan pengawasan dengan SDM Bawaslu tingkat kota, kecamatan, maupun TPS yang terbatas. Sehingga pelanggaran Pemilu tidak akan bisa terpantau seratus persen,” terangnya.
Dengan permasalahan itu Bawaslu berharap kelompok masyarakat yang hadir dalam rapat evaluasi di seperti Pemuda Muhammadiyah, IPNU-IPPNU, Anshor, Pemuda Katholik, PMII, GAMKI dan Media Massa bisa melaporkan ketika terjadi pelanggaran dalam Pileg nanti.
“Oleh karena itu masyarakat harus lebih pro aktif dalam pengawasan partisipatif ketika Kota Batu akan menggelar pesta demokrasi pemilihan walikota. Terlebih situasi dan kondisi dalam pelaksanaan Pilkada akan berbeda atau lebih panas dengan Pilpres,” tegas Mantan Komisioner KPU Kota Batu ini.
Ditambahkan Komisioner Divisi Pencegahan Dan Parmas Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Khalid Farobi bahwa dalam Pilpres Dan Pileg kegiatan pengawasan partisipatif telah dilaksanakan 34 kali. Menurutnya forum ini sangat efektif untuk mencegah adanya kampanye hitam yang bersumber pada hoax atau informasi yang tidak jelas kebenarannya.
“Apalagi di zaman sekarang hampir setiap orang lebih mudah mendapatkan informasi hoax yang beredar melalui media sosial. Maka akan menjadi penting adanya forum ini ini untuk meng-counter informasi hoax agar tidak mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi,” pungkasnya. (eri)
