Ketika berbicara tentang perairan Natuna, bayangan masyarakat tentunya lekat dengan konflik teritorial laut, penangkapan ikan ilegal, serta ketegangan politik terkait konflik di Laut Cina Selatan. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Natuna yang strategis sebagai perbatasan laut dengan Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.
Laut Natuna sendiri telah diakui sebagai bagian dari wilayah laut Indonesia berdasarkan perjanjian internasional United Nation Convention on the Law of Sea (UNCLOS) yang disepakati pada tahun 1982. Namun, letak geografis yang strategis dan potensi gas alam serta ikan yang melimpah menjadikan Natuna sebagai wilayah yang diperebutkan negara-negara lain. Bahkan China turut memasukkan wilayah perairan Natuna ke dalam peta Nine Dash Line – sembilan garis putus-putus yang menjadi dasar klaim sepihak Laut Cina Selatan sebagai wilayah kekuasaan negara tersebut.
Konsekuensi dari klaim sepihak tersebut membuat para nelayan di sekitar Kepulauan Natuna menghadapi sejumlah tantangan berat akibat ancaman konflik di Laut China Selatan. Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing oleh kapal-kapal China yang dikawal oleh Coast Guard China di perairan Natuna mengakibatkan penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan lokal.
Mereka harus bersaing dengan kapal-kapal asing yang menggunakan peralatan lebih canggih dan metode penangkapan yang lebih efisien, sehingga stok ikan di wilayah tersebut semakin berkurang. Penurunan hasil tangkapan ini berdampak langsung pada ekonomi nelayan dan keluarga mereka, meningkatkan risiko kemiskinan, dan memaksa mereka untuk mencari alternatif mata pencaharian yang sering kali tidak tersedia.
Selain itu, bentrokan dengan kapal asing menjadi persoalan yang kerap muncul bagi para nelayan di Natuna. Tumpang tindih antara aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) – yang menyebutkan daerah tangkap nelayan adalah 200 mil laut Indonesia – dengan klaim China atas Laut Cina Selatan, menyebabkan tidak jarang kapal nelayan Natuna diusir oleh kapal China.
Kehadiran Coast Guard China yang mengawal kapal-kapal nelayan mereka menimbulkan rasa tidak aman bagi nelayan tradisional Indonesia. Nelayan lokal sering kali merasa terancam dan khawatir akan keselamatan mereka saat melaut. Insiden pengusiran oleh kapal perang Indonesia menunjukkan betapa tegangnya situasi di laut, yang bisa berujung pada konflik fisik.
Klaim sepihak China atas Laut Natuna Utara melalui sembilan garis putus-putus (yang kini menjadi sepuluh garis putus-putus) mengancam wilayah tangkap tradisional para nelayan. Ancaman konstan dari kapal-kapal China dan ketidakpastian yang melingkupi masa depan mereka menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan bagi para nelayan dan keluarga mereka.
Setiap kali mereka berangkat melaut, ada ketakutan yang mengintai: akankah mereka dihadang oleh kapal-kapal asing? Apakah mereka akan kembali dengan selamat? Banyak anak-anak nelayan tumbuh dengan rasa cemas tentang keselamatan orang tua mereka, yang sering kali menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.
Dalam situasi ini, pastilah sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan kedaulatan di wilayah tersebut, memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, serta mencari solusi diplomatik yang dapat mengurangi ketegangan di Laut China Selatan.
Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan jalur diplomatik dengan meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Melalui forum-forum internasional seperti ASEAN, PBB, dan organisasi maritim internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya dan menggalang dukungan terhadap hak-hak maritim yang diakui oleh UNCLOS 1982.
Negosiasi dan dialog dengan China juga perlu terus dilakukan untuk mencari solusi damai yang dapat mengurangi ketegangan dan memastikan bahwa aktivitas ilegal di perairan Natuna dapat diminimalisir. Selain jalur diplomatik, penguatan keamanan di wilayah Laut Natuna harus menjadi prioritas.
Pemerintah dapat meningkatkan patroli keamanan oleh TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melindungi para nelayan dan memastikan tidak ada lagi pelanggaran ZEE oleh kapal-kapal asing. Kehadiran aparat keamanan yang lebih intensif akan memberikan rasa aman bagi nelayan lokal yang sering merasa terancam oleh kapal-kapal asing yang lebih besar dan bersenjata.
Juga tak kalah penting adalah dukungan ekonomi dan teknologi bagi nelayan tradisional juga sangat diperlukan. Pemerintah dapat menyediakan bantuan finansial untuk meningkatkan kapasitas dan teknologi tangkap ikan bagi nelayan Natuna sehingga mereka dapat bersaing dengan kapal-kapal asing yang menggunakan peralatan modern. Program pelatihan dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan yang lebih efisien dan berkelanjutan juga dapat membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapan mereka.
Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan para nelayan di Natuna dapat merasa lebih aman dan sejahtera, serta kedaulatan Indonesia di Laut Natuna dapat terus terjaga. Menjaga kedaulatan tidak hanya tentang melindungi wilayah, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat yang hidup di wilayah tersebut dapat menjalani hidup dengan tenang dan sejahtera. Selanjutnya dan yang utama, kewibawaan bangsa ini akan nampak nyata jika Laut Natuna Utara bebas dari sengketa karena perairan ini milik Indonesia.(*)
