MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Usulan DLH Kota Batu untuk penganggaran bianglala Alun-alun di R-APBD 2025 bakal mendapatkan lampu hijau dari Komisi B. Meskipun bukan komisi yang membidangi DLH, Komisi B bakal menyetujui usulan DLH untuk penganggaran ikon Alun-alun Kota Batu tersebut.
“Terkait usulan DLH untuk penganggaran bianglala Alun-alun di R-APBD 2025 kemungkinan besar akan saya dukung. Karena dengan adanya wahana yang juga ikon di Alun-alun Kota Batu tersebut sangat berdampak pada pemasukan asli daerah dari sektor retribusi,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Agung Sugiono kepada Malang Posco Media.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra ini, dirinya lebih setuju bila bianglala menggunakan APBD dibanding ketika dikelola oleh pihak ketiga. Usulan itu bukan tanpa alasan, pasalnya ketika nanti bianglala dikelola oleh pihak ketiga maka pendapatan daerah tidak bisa maksimal.
“Secara perhitungan investasi saja ketika nantinya uang rakyat yang akan dibelikan bianglala bakal kembali dengan cepat. Bisa diperkirakan lima tahun sudah kembali. Sebaliknya kalau dikerjasamakan dengan pihak ketiga bisa diperkirakan malah akan rugi kalau jangka kerja sama di atas 10 tahun,” bebernya.
Sebelumnya diberitakan DLH mengusulkan anggaran bianglala Alun-alun Batu di R-APBD 2025. Ada dua pilihan, pertama bianglala tinggi 49 meter dengan 28 anting anggarannya sekitar Rp 9,7 miliar. Kedua tinggi 52 meter, jumlah 32 anting serta memiliki dua kaki dengan harga Rp 13,5 miliar.
Dari dua opsi bianglala, Agung mengurai perhitungan minimal pendapatan dari retribusi bianglala. Misal dari 28 anting diisi dengan 2 orang. Jika penuh sebanyak 28 anting maka total ada 56 orang yang naik anting.
“Nah untuk tiket naik anting Rp 3.000 per orang. Tinggal kalikan 56 orang totalnya untuk sekali putaran atau 10 menit ketemu angka Rp 168 ribu. Jika per hari beroperasi 5 jam misalnya maka akan ketemu 30 putaran. Sehingga pendapatan untuk 30 putaran Rp 5.040.000,” terangnya.
Dengan pendapatan per hari Rp 5 juta, maka selama setahun (360 hari, red) pendapatan yang masuk Rp 1,8 miliar. Artinya dalam waktu 5 tahun investasi sudah kembali. “Oleh karena itu kami lebih sepakat agar bianglala bisa dianggarkan dalam APBD 2025,” pungkasnya.(eri/lim)
