MALANG POSCO MEDIA – Hukum jangan dipermainkan. UU dan aturan jangan diakal-akali. Bila berani mempermainkan hukum dan mengakal-akali UU yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, maka people power akan bergerak serentak. Kekuatan massa lebih dahsyat, tidak hanya bisa melakukan perlawanan tapi juga bisa menggulingkan tirani kekuasaan.
Gerakan massa yang bergerak serentak di seantero negeri kemarin adalah respon cepat adanya upaya Badan Legislatif (Baleg) DPR yang dituding dan dicurigai bakal mengakali keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.
Baleg sebelumnya bersepakat membawa Revisi UU Pilkada ke siding paripurna, Kamis (22/8). RUU disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.
Sidang Paripurna DPR pun akhirnya batal karena tak memenuhi kuorum bersamaan dengan demonstrasi besar-besaran di seantero negeri. Ini peringatan keras bagi para penguasa di semua level. Baik tingkat kota/ kabupaten, provinsi hingga pusat. Bila main-main dengan hukum dan mengakali aturan serta mau menang sendiri dalam kontestasi politik, maka gerakan massa bakal melakukan perlawanan. Rakyat tidak bodoh. Maka jangan terus menerus membodohi rakyat demi kepentingan kelompok atau hanya demi mendapatkan kekuasaan sesaat saja.
Sudah lama, aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat disepelekan. Dianggap tak punya kekuatan dan daya gedor. Dianggap hanya bikin macet, kisruh dan mengganggu kenyamanan. Tapi apa yang dilakukan oleh massa kemarin secara serentak, termasuk di Kota Malang membuktikan bahwa people power tetap dibutuhkan dalam momen kritis dan strategis.
Siapa lagi yang bakal memperjuangkan kepentingan rakyat bila para wakil rakyat di DPR justru tak berpihak pada rakyat. Kalau wakil rakyat hanya mengakomodir kepentingan politis partainya masing-masing, apalagi hanya melayani kepentingan penguasa, maka keadilan masyarakatlah yang dikorbankan.
Sejatinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi juga berarti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka jangan salahkan kalau rakyat bergerak dan melakukan perlawanan. Rakyat melawan bukan untuk merebut kekuasaan, apalagi mendapatkan kekuasan. Tapi rakyat butuh demokrasi ditegakkan. Hukum dijalankan sesuai dengan aturannya setinggi-tingginya. Masyarakat hanya butuh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
