MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Jumlah data balita di Kota Batu mengalami perbedaan. Perbedaan data tersebut antara Kemenkes RI, Dispendukcapil dan Data Posyandu tiap desa di Kota Batu. Untuk menyamakan jumlah data tersebut, Dinkes Kota Batu bakal melakukan sinkronisasi data jumlah balita. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja.
“Data jumlah balita yang dirilis oleh instansi tersebut berbeda-beda. Kemenkes RI mencatat sekitar 16 ribu balita di Kota Batu. Sedangkan Dispendukcapil Kota Batu mencatat sekitar 13 ribu balita dan data dari Dinkes Kota Batu menunjukkan jumlah balita sebanyak 11.568 yang didapat dari tiap posyandu,” ujar Aditya.
Dengan perbedaan data yang cukup signifikan, Dinkes Kota Batu akan melakukan sensus ulang. Tujuannya agar didapat gambaran yang lebih akurat terkait jumlah data balita di Kota Batu.
“Sensus ulang ini dianggap perlu lantaran dapat membantu dalam mengetahui jumlah riil balita serta mendukung program prioritas penanganan stunting. Apalagi dari 11.568 balita yang menjadi sasaran, hanya 10.969 balita yang telah mengakses layanan posyandu,” bebernya.
Melalui validasi data dengan sensus ulang dianggap penting karena akan menjadi dasar untuk sosialisasi pentingnya balita bisa mengakses ke posyandu. Di posyandu, perkembangan tumbuh kembang anak dapat dipantau dengan baik, sehingga balita yang terdampak stunting bisa segera tertangani.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Khamim Tohari mendukung penuh sinkronisasi data jumlah balita. Sehingga ada satu data sebagai pegangan Pemkot atau Dinkes untuk mengambil sebuah kebijakan.
“Data yang sama antar lembaga dan akurat sangat diperlukan Pemkot Batu. Pasalnya data menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan atau menjalankan program,” tegasnya.
Dengan data balita yang tepat pula, lanjut Khamim, maka sebuah program akan tepat sasaran. Sehingga program stunting bisa efektif dan tepat sasaran. “Misal masalah stunting. Ketika data berbeda antar OPD yang ditakutkan adalah masih ada balita yang tidak tercatat dan tidak mendapatkan bantuan gizi dari pemerintah,” pungkasnya.(eri/lim)
