MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Kabupaten Malang belum bebas dari garis kemiskinan. Bahkan jumlahnya masih cukup banyak. Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Malang mengacu pada data BPS angka kemiskinan di Kabupaten Malang mencapai lebih dari 240.000 jiwa. Bahkan 8.000 diantaranya masuk kategori ekstrim.
“Jumlah ini sejatinya sudah berkurang banyak dibandingkan tahun 2019 lalu. Saat itu angka kemiskinan Kabupaten Malang sekitar 900 ribu jiwa. Sekarang angka kemiskinan sekitar 9 persen,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Pantjaningsi Sri Redjeki. Dia mengaku bahwa pihaknya tidak diam mengatasi kemiskinan.
Beragam upaya sudah dilakukan. Terbaru yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Malang adalah menggelar kegiatan sosialisasi dan optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi kepala desa dan lurah se Kabupaten Malang. Dia berharap kemiskinan di Kabupaten Malang dapat tertangani.
“Jadi kami melakukan singkronisasi data dulu. Karena apapun penyelesaian persoalan dimulai dari data yang tepat dulu,’’ katanya. Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ini menyebutkan dari data yang valid, baru kemudian dapat dilakukan penanganan.
“Semua data orang miskin, nanti akan dimasukkan atau diinput dalam DTKS. Untuk input DTKS memang tidak bisa sembarangan, ada banyak hal yang harus diisi,” urainya. Pantja mengatakan DTKS merupakan landasan penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Jadi pemerintah pusat menyalurkan bantuan, datanya ya dari DTKS ini. Lantaran itu, DTKS tersebut harus valid, dan harus terus update. Pantja mengaku dari 390 desa/kelurahan se Kabupaten Malang ini tidak semuanya aktif melakukan update data DTKS. Ada banyak desa/kelurahan yang malas-malasan untuk update DTKS. (ira/mar)
