MALANG POSCO MEDIA – Proyeksi anggaran Kota Malang tahun 2025 mulai disiapkan untuk dibahas. Terdapat sejumlah program prioritas.
Apalagi dalam dua bulan kedepan, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang mulai membahas anggaran 2025.
Setidaknya ada tiga proyeksi anggaran yang perlu dibahas detail. Yakni anggaran tambahan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kota Malang, rehabilitasi Pasar Besar Malang (PBM) dan pengadaan lahan parkir baru untuk area Koridor Heritage Kayutangan.
Ketua Sementara DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM menjelaskan segera setelah Ketua DPRD Kota Malang definitif dilantik, legislatif tidak akan membuang waktu untuk segera menentukan prioritas pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun 2025 kemudian langsung pada APBD Murni 2025.
“Segera setelah pimpinan definitif dan AKD semua diumumkan dan resmi pasti dua agenda itu yang segera dijalankan,” tegas Made.
Ia menjelaskan tanpa pelantikan AKD, utamanya pimpinan dewan, pembahasan APBD ini belum bisa dilakukan.
Dewan saat ini hanya bisa melakukan koordinasi dengan pemkot, belum bisa dilakukan rapat paripurna pembahasan APBD. Akan tetapi rapat koordinasi dengan Pemkot Malang sebelumnya sudah bisa menggambarkan kisi-kisi yang akan dibahas nantinya.
“Kemungkinan pertengahan Oktober, pelantikan AKD dilaksanakan. Sehingga, ada sekitar dua bulan untuk pembahasan APBD murni Kota Malang. Kami yakin bisa bahas segera dan efektif karena gambarannya sudah ada,” tegas Made.
Sementara itu Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menjelaskan beberapa pembangunan di 2025 yang membutuhkan perhatian dalam pembahasan anggaran di 2025 bersama legislatif. Pertama adalah kebutuhan tambahan anggaran pelaksanaan Porprov di Kota Malang.
Sebagai tuan rumah ada beberapa penunjang sarana prasarana yang perlu disempurnakan. Anggaran yang dibutuhkan saat dihitung kembali adalah Rp 51,5 miliar.
“Kami sudah rencanakan dan kami usulkan ke dewan nanti di KUA PPAS 2025 pembahasannya akan lebih detail. Kami butuh masukan dari legislatif sebanyak-banyaknya karena teman-teman legislatif yang nanti yang dok APBD,” tegas Iwan.
Dijelaskannya lagi kebutuhan tambahan anggaran ini meliputi penambahan penunjang sarana dan prasarana di Stadion Gajayana, pelaksanaan opening ceremony, sewa venue swasta, pengadaan peralatan cabang olahraga, pengadaan pakaian kontingen hingga bonus atlet.
Tidak hanya tambahan anggaran untuk Porprov Tahun 2025 di Kota Malang di APBD, ada beberapa pembangunan fisik lainnya yang membutuhkan pembahasan detail dengan legislatif.
Salah satunya pengadaan parkir baru di Koridor Heritage Kayutangan Kota Malang. Menurut Iwan hal ini vital melihat kondisi kunjungan ke spot wisata ini yang semakin meningkat. Maka pengadaan lahan parkir baru ditarget direalisasikan di 2025.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang R Widjaja Saleh Putra menjelaskan pengadaan lahan parkir baru lokasinya ada di Jalan Basuki Rahmat. Tepatnya di lahan eks Bank Syariah Mandiri.
“Anggarannya di 2025 rencana masuk. Diusulkan. Saat ini proses percepatan untuk pengadaan atau pembelian lahannya. Masih dilakukan penilaian atau appraisal. Jika ini sudah, besaran anggarannya bisa ditentukan untuk beli lahan,” tegas Jaya sapaannya.
Menurut dia, lahan di eks Bank Syariah Mandiri menjadi yang paling potensial untuk menjadi lahan parkir baru di Koridor Heritage Kayutangan. Karena dekat dengan lokasi dan luasannya yang rerpesentatif.
Ditargetkan pembelian lahan parkir ini bisa direalisasikan di Januari 2025. Agar segera terbangun dan sebelum pertengahan tahun bisa dimanfaatkan warga.
Selain anggaran tambahan pelaksanaan Porprov 2025 dan Pengadaan Parkir baru Koridor Heritage Kayutangan, rehabilitasi Pasar Besar Malang (PBM) juga menjadi prioritas pembahasan anggaran 2025 Kota Malang.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan ada kebutuhan anggaran yang harus dipersiapkan untuk rehab PBM pada skala kecil. Yang sifatnya mendesak.
“Ada yang butuh diperbaiki dalam skala kecil. Untuk penangangan kebocoran. Kalau hujan ada yang bocor. Lalu dinding dan lantai pecah dan rusak. Lantai juga becek. Dan butuh anggaran untuk penambahan sistem penerangan di dalam pasar,” papar Eko Sya sapaannya.
Ini semua membutuhkan anggaran yang perlu dibahas lagi dengan legislatif. Diharapkan bisa dimulai di 2025 mendatang.
Sementara Pemkot Malang menunggu rehabilitasi skala besar yang mengandalkan dana APBN. Pemkot juga mengusulkan dana ke KemenPUPR untuk rehabilitasi skala besar PBM. (ica/van)
