MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan secara resmi meluncurkan program Integrasi Layanan Primer (ILP) pada Selasa (15/10) di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Program tersebut merupakan langkah pemerintah untuk mentransformasi sistem layanan kesehatan primer agar lebih komprehensif dan berkualitas.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dr. Nur Syamsu Dhuha, menyatakan bahwa ILP merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas dan unit kesehatan lainnya. “Transformasi layanan kesehatan primer ini mencakup empat klaster utama, yaitu manajemen, kesehatan ibu dan anak, kesehatan dewasa dan lansia, serta penanggulangan penyakit menular,” ujar dr. Nur Syamsu Dhuha.
Selain itu, berbagai layanan lintas klaster, seperti unit gawat darurat, rawat inap, layanan gigi dan mulut, laboratorium, serta kefarmasian juga terintegrasi dalam program ILP. Untuk tahap awal, lima Puskesmas di Kabupaten Malang ditetapkan sebagai percontohan, yaitu Puskesmas Pakisaji, Gondanglegi, Turen, Tumpang, dan Dampit.
“Masih ada 34 Puskesmas lain yang dalam proses penerapan ILP dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Meski sebenarnya konsep ILP sudah diterapkan sebelumnya, peluncuran kali ini menjadi penanda penguatan dan penyempurnaan layanan, terutama dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP), keuangan, sarana prasarana, dan pengembangan Posyandu ILP di desa-desa,” terangnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Malang, Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH, MH, mengapresiasi program tersebut dan menyatakan pemerintah daerah telah mempersiapkan diri untuk mendukung sepenuhnya implementasi ILP. “Walaupun ILP secara formal baru diluncurkan, sebenarnya program ini sudah berjalan di Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi layanan kesehatan primer telah menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Didik menyampaikan bahwa pemerintah terus mendukung penganggaran dan koordinasi antar-dinas melalui Bappeda untuk memastikan keberhasilan program ini. Program ILP bertujuan mengurangi kesenjangan dalam akses kesehatan dengan pendekatan komprehensif yang mencakup seluruh siklus hidup, dari anak-anak hingga lansia.
“Kita ingin menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas. Transformasi ini berfokus pada deteksi dini melalui kegiatan skrining yang menjangkau seluruh siklus hidup, serta penatalaksanaan yang lebih terencana dan kuratif sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” lanjut Didik.
Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes RI, dr. Imran Pambudi, M.P.H., menambahkan bahwa ILP tidak hanya mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan literasi kesehatan masyarakat.
“Dengan ILP, layanan kesehatan di puskesmas tidak hanya akan mengobati keluhan utama pasien, tetapi juga memeriksa kondisi kesehatan lainnya untuk pencegahan dini. Program ini bertujuan agar setiap kunjungan ke puskesmas dapat lebih komprehensif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat,” paparnya.
Pelaksanaan ILP akan memerlukan peran aktif dari lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat agar rutin mengunjungi Posyandu, Puskesmas Pembantu, atau Puskesmas Induk. Kunci keberhasilan program ini adalah bagaimana sektor-sektor terkait dapat berkolaborasi untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh dan merata. Sebagai bagian dari upaya transformasi, pemerintah pusat juga merencanakan skrining kesehatan tahunan untuk semua warga, mulai dari penyakit tidak menular hingga kesehatan jiwa. (adm/adv/udi)
